Tinta Media - Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga mereka bisa memenuhi semua kebutuhannya. Akan tetapi sungguh ironi, rakyat Indonesia banyak sekali yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga banyak kasus stunting pada anak maupun ibu hamil.
Pemerintah melakukan berbagai cara agar kasus stunting pada anak maupun ibu hamil bisa menurun. Ini seperti yang dilakukan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung, beliau menginstruksikan kepada para aparatur sipil negara untuk menjadi bapak atau ibu angkat dari anak pengidap stunting dan ibu hamil.
Terkait data yang dibutuhkan, Bupati Bandung meminta kerja sama dari semua pihak, terutama kepala desa, tentang berapa titik lokus, by name by adress di masing-masing desa.
Sebanyak 18 ribu ASN akan diinstruksi agar bisa menjadi ayah atau ibu angkat, dalam rangka penanganan stunting. Bahkan, para kepala desa pun akan diminta untuk menjadi bapak angkat.
Pemerintah Kabupaten Bandung terus mengupayakan turunnya prevalensi stunting. Salah satunya dengan menambah anggaran stunting pada APBD 2024. Apabila anggaran dari APBD tidak mencukupi untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung meminta kepada para ASN agar menjadi bapak atau ibu angkat untuk memberikan gizi kepada anak pengidap stunting atau ibu hamil.
Untuk ibu hamil, biaya per harinya sekitar Rp21 ribu, selama 120 hari. Biaya ini dikeluarkan oleh bapak angkat, sedangkan untuk biaya, bayi yang baru lahir sekitar Rp16.500 per hari selama 56 hari. Menurut Bupati Bandung, apabila kerja sama ini dilakukan, maka beliau optimis bahwa angka stunting di Kabupaten Bandung akan selesai dengan baik.
Sebenarnya permasalahan stunting pada anak dan ibu hamil adalah permasalahan yang sudah sejak lama dialami oleh masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Penyebabnya tentu saja dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang ekstrem. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa memberikan solusi tuntas untuk menurunkan kasus ini.
Penyelesaian kemiskinan dan stunting dengan keroyokan seperti yang digagas oleh pemerintah seolah-olah membuktikan bahwa pemerintah ingin berlepas tangan dari permasalahan ini. Pemerintah seolah-olah membebankan permasalahan ini kepada para ASN.
Padahal, menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan stunting bukanlah kewajiban para ASN. Solusi tambal sulam ini pernah terjadi di era orde baru, seperti GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Akan tetapi, semuanya tidak bisa menurunkan angka stunting.
Sudah jelas bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak akan memberikan solusi tuntas dalam mengatasi kemiskinan dan stunting. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang bisa menuntaskan permasalahan ini sampai ke akarnya.
Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam juga bisa memecahkan seluruh permasalahan umat, termasuk masalah kemiskinan dan stunting, yang meliputi dua poin penting:
Pertama, pembatasan aturan kepemilikan. Ada tiga jenis kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu atau golongan. Semuanya dikelola oleh negara untuk kepentingan umum/ masyarakat.
Kedua, negara harus menjamin seluruh kebutuhan dasar rakyat. Negara benar-benar mendata warganya, memastikan kepala keluarga menafkahi keluarganya. Negara juga harus menyediakan lapangan pekerjaan, terutama untuk para laki-laki yang diwajibkan menafkahi keluarganya. Jadi, jelaslah bahwa cara mengatasi semua permasalahan adalah dengan mengganti sistem demokrasi kapitalis dengan sistem Islam.
Wallahu'alam bishawab.
Oleh: Enung Sopiah
Sahabat Tinta Media
