Tinta Media - Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pesta Demokrasi dalam sistem kapitalis, tentu tidak bisa dilepaskan dari ongkos politik yang tinggi alias mahal bagi siapa saja yang akan mencalonkan, terutama ketika masa kampanye tiba.
Berdasarkan data, Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah menyiapkan sekitar 10 ruangan isolasi bagi calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami depresi akibat gagal pada Pemilu 2024.
"Kita selalu menyiapkan ruangan dan tempat pemeriksaan untuk caleg-caleg yang mengalami stres setelah Pemilu, terutama bagi caleg-caleg yang kalah," kata Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Otista Kabupaten Bandung dr. Marsudi, SP.KJ (K).
Menurut dia, ruang isolasi ini untuk memberikan pelayanan kepada caleg yang mengalami gangguan jiwa usai menerima bahwa dirinya tidak terpilih menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2024.
Ruangan ini sengaja dipersiapkan karena ada beberapa caleg kadang-kadang bercita-cita terpilih, harapannya besar, namun kenyataannya gagal.
Pada pemilu 2024 ini, RSUD Oto Iskandar Dinata menyiapkan lebih banyak ruangan isolasi, yang pada pemilu sebelumnya hanya tersedia 5 ruangan, pada tahun ini ditambah 5 ruangan baru sehingga menjadi 10 ruangan isolasi.
(Jawapos.com, Senin 27/11/2023)
Mahalnya Biaya Politik dalam Sistem Kapitalisme
Dalam sistem kapitalisme, asas politiknya adalah sekuler yaitu memisahkan agama dari perpolitikan, sehingga setiap calon menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Siapa yang kuat, dia yang menang.
Masa kampanye merupakan masa setiap calon mulai turun ke masyarakat untuk memperkenalkan diri, mereka akan memaparkan visi, misi dan program kerjanya masing-masing jika terpilih. Janji politik pun mulai ditebar seperti bantuan sosial, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu pencitraan pun dimulai dari mulai membagi-bagi kaos, membagi sembako, memperbaiki jalan, pasar murah, dan sebagainya. Semua dana untuk kegiatan di atas, keluar dari kantong pribadi masing-masing calon guna menarik simpati masyarakat dan mendapatkan suara masyarakat sebanyak-banyaknya.
Inilah bukti, betapa mahalnya biaya politik di dalam sistem kapitalisme, para calon berani mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk meraih kekuasaan.
Sistem Pemilihan di Dalam Islam
Berbeda halnya dengan sistem pemilihan di dalam Islam yang berasaskan akidah Islam. Di dalam Islam kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat. Islam melarang seorang pemimpin mengkhianati amanah.
Allah SWT berfirman,
ÙŠَا Ø£َÙŠُّÙ‡َا الَّØ°ِينَ آمَÙ†ُوا Ù„َا تَØ®ُونُوا اللَّÙ‡َ Ùˆَالرَّسُولَ ÙˆَتَØ®ُونُوا Ø£َÙ…َانَاتِÙƒُÙ…ْ ÙˆَØ£َÙ†ْتُÙ…ْ تَعْÙ„َÙ…ُونَ
_"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”_ *(QS Al-Anfal: 27).*
Dengan berasaskan akidah Islam, pelaksanaan pemilihan pemimpin akan berjalan tertib, lancar dan penuh kebaikan, begitu pun saat berinteraksi dengan warga. Karena para calon dalam Islam sadar bahwa setiap perbuatannya dalam perpolitikan akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT.
Maka dari itu para calon dalam sistem Islam akan memiliki profil jujur, bertakwa dan hati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Dengan demikian, pemilihan pemimpin dalam sistem Islam akan menghasilkan pemimpin-pemimpin amanah yang akan melayani rakyatnya dengan sepenuh hati, bukan pemimpin yang haus akan jabatan.
Wallahualam bishowab.
Oleh : Agustriany Suangga
Aktivis Muslimah
