Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan ada benarnya sebutan neo orde baru kepada rezim Jokowi.
"Ada benarnya sebutan neo orde baru kepada pemerintahan Jokowi," ujarnya dalam video " Pemerintah Neo Orde Baru? Ahad (03/12/2023) melalui kanal Youtube Justice Monitor.
Menurut Agung, sebutan itu sudah disampaikan masyarakat sipil sejak periode kedua pemerintahannya. "Jokowi mendukung revisi undang-undang KPK Komisi pemberantasan korupsi dan menolak menerbitkan Perpu KPK," ujarnya.
Menurutnya, hal ini juga diperkuat pada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat menangani demonstrasi penolakan revisi undang-undang KPK, Omnibus Law Cipta kerja.
"Dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis termasuk pembekuan ormas HTI dan FPI," pungkasnya.[] Muhammad Nur
