Tinta Media - Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang harus ada karena bisa menunjang berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keberadaan jembatan yang menghubungkan dua wilayah. Oleh karena itu, Pejabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin pun mendorong pembangunan jembatan Citarum yang mulai rusak dan terlihat banyak retakan agar segera dilakukan. Jembatan yang berada di Kabupaten Bandung ini menghubungkan wilayah Dayeuhkolot-Baleendah. Dana yang telah disiapkan sebesar Rp55 miliar yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jabar dan Kabupaten Bandung. Proyek pembangunannya ditargetkan mulai awal tahun 2024 hingga akhir tahun 2024.
Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas, sehingga berpengaruh pada pendistribusian barang atau jasa. Pendistribusian akan lebih cepat dan membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat.
Akan tetapi, bagaimana jika fungsi jembatan terganggu karena mengalami kerusakan? Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Pemerintah dengan para ahli dan pakar di bidang infrastruktur jembatan harus meneliti terlebih dahulu tentang penyebab kerusakan jembatan, lalu mencari solusi terbaik dalam pembangunannya. Apalagi jika jembatan tersebut berada di wilayah rawan bencana banjir, seperti jembatan Citarum penghubung wilayah Dayeuhkolot-Baleendah ini.
Beberapa faktor bisa saja menjadi penyebab kerusakan jembatan, seperti kondisi tanah yang labil sebagai imbas dari bencana banjir yang sering terjadi, spesifikasi jembatan tidak sesuai peruntukannya, kelebihan muatan kendaraan, usia jembatan yang sudah uzur, atau mungkin tidak adanya perawatan jembatan secara berkala.
Kasus jembatan rusak terjadi juga di beberapa daerah lainnya, seperti Jembatan Leuwiranji di Bogor, Jembatan Sergai di Sumatera Utara, Jembatan Pelor di Kota Malang, Jembatan Sukaraya di Bogor, dan banyak lagi. Banyaknya kasus jembatan rusak menandakan bahwa pemerintah telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Selain menghambat aktivitas warga, jembatan rusak juga bisa membuat nyawa melayang. Pemerintah sepertinya abai dengan dampak yang ditimbulkan. Harusnya, beberapa faktor tadi dijadikan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan jembatan, agar solusi yang diambil sesuai dengan data dan fakta pengamatan di lokasi.
Dengan demikian, pemerintah bisa memperhitungkan waktu, kualitas bahan bangunan atau material, dan biaya yang harus digelontorkan untuk pembangunan jembatan. Akan tetapi, kadang kala tujuan yang baik ini tidak sesuai rencana. Proyek pembangunan sering kali dijadikan ladang penghasil pundi-pundi rupiah bagi pihak-pihak terkait. Salah satunya kasus korupsi pembangunan Jembatan Sungai Enok di Riau dan pembangunan Jembatan Merah Kaligintung di Purbalingga.
Sistem kapitalisme dengan asas manfaat yang sudah mengakar di negeri ini sangat menjunjung nilai materi dari suatu perbuatan. Artinya, penganut sistem ini tidak mau rugi ketika menjalankan pekerjaan. Sehingga, dalam membangun suatu bangunan, dalam hal ini jembatan, yang diperhitungkan adalah keuntungan untuk diri dan kelompoknya saja. Bisa dipastikan bahwa pembangunan dibuat asal-asalan, tidak sesuai standar. Akhirnya, banyak kasus jembatan rusak, padahal baru saja dibangun.
Selain itu, banyak pembangunan yang tertunda, bahkan mangkrak dengan berbagai alasan, mulai dari masalah teknis sampai geografis. Semua itu merupakan alasan klise saja, supaya jangka waktu pembangunan diperpanjang dan otomatis pendanaan pun ditambah. Momen seperti ini menjadi angin segar bagi pejabat-pejabat serakah dan licik untuk memanipulasi dana pembangunan.
Pembangunan yang mangkrak akan sangat berdampak pada mobilitas perekonomian masyarakat, yaitu menjadi tersendat, bahkan terganggu. Oleh sebab itu, pembangunan jembatan ini harus betul-betul dipersiapkan.
Mulai dari perencanaan sampai pembangunannya harus terus diawasi oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan. Ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan sesuai rencana dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa menimbulkan masalah baru.
Berbeda halnya dalam Islam, pembangunan dibangun atas dasar tujuan menyejahterakan rakyat, baik dari segi kenyamanan ataupun manfaat. Negara wajib bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan rakyat.
Mengenai keberadaan jembatan yang sangat dibutuhkan rakyat, seorang pemimpin (khalifah) akan memastikan seluruh fasilitas publik berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menghasilkan bangunan yang kokoh dan kuat, dibutuhkan perencanaan yang tepat dan proses pembangunan yang terarah. Ini mulai dari kualitas material bahan bangunannya hingga kualitas para pekerjanya menjadi hal yang sangat penting.
Khalifah dengan visi sahihnya meriayah umat sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Swt., tidak akan menzalimi rakyat dengan memberikan fasilitas asal-asalan yang bisa merugikan dan membahayakan. Rasulullah saw. bersabda,
"Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ia pimpin."
Di lain sisi, negara dengan sistem ekonomi Islam mampu membiayai seluruh pembangunan tanpa bantuan investor asing. Dengan kemampuan sumber daya manusianya yang cerdas dan berakhlak mulia, negara Islam mampu mengelola SDA secara mandiri. Sehingga hasilnya pun bisa dinikmati oleh seluruh rakyat yang berada dalam Daulah Islamiyah.
Pembangunan infrastruktur dalam Islam bukan hanya sekadar untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum secara gratis. Ini berbeda halnya dengan sistem kapitalisme. Untuk mendapatkan kemudahan lewat jalan tol saja ada tarif yang harus dibayar.
Inilah Islam, dien yang sempurna, dengan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya. Jangan sampai kita memasrahkan segala urusan pada sistem kapitalisme yang jelas-jelas menzalimi rakyat.
Islam solusi hakiki, menjamin keselamatan umat di dunia dan akhirat.
Wallahu'alam.
Oleh: Neng Mae
(Sahabat Tinta Media)
