Tinta Media - Peneliti Indonesia Justice Monitor (IJM) Luthfi Affandi menilai, sudut pandang nasionalisme menyebabkan keberadaan pengungsi Rohingya sebagai masalah.
“Keberadaan pengungsi ini apakah akan menimbulkan masalah baru atau tidak, sebenarnya tergantung bagaimana cara kita memandang. Jika kita melihat dengan kacamata nasionalisme, yakni bahwa orang Rohingya bukan warga negara Indonesia, tentu dianggap menimbulkan masalah,” ungkapnya dalam rubrik Kabar Petang: Pemerintah Harus Simak! Ini Cara Atasi Gelombang Pengungsi Rohingya di kanal Youtube Khilafah News pada Senin (11/12/2023).
Menurut Luthfi, bila dilihat dari sudut pandang nasionalisme maka keberadaan pengungsi Rohingya akan dianggap sebagai orang asing dan menimbulkan masalah karena mereka tidak punya tempat tinggal di Indonesia.
“Siapa yang menjamin pemenuhan dasar mereka? Karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Kemudian bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasarnya? Dari mana anggaran untuk itu semuanya? Pasti tidak akan ada pos anggaran. Belum lagi potensi konflik dengan penduduk setempat,” jelasnya.
Akibatnya, ungkap Luthfi, banyak yang nyinyir dengan para pengungsi Rohingya. Misalnya, mereka ingin dilayani atau ingin dikasih makan dan seterusnya. Bahkan kini, belum sampai mereka di pantai sudah ditolak dan diminta agar mereka segera kembali ke negaranya. Mengapa? Karena belum terbayang bagaimana menyelesaikan masalah mereka. Pemerintah dan masyarakat secara umum masih memandang persoalan Rohingya bukan permasalahan orang Indonesia.
“Komitmen pemerintah Indonesia atau masyarakat secara keseluruhan terhalang oleh sekat dan doktrin nasionalisme. Jadi sekat dan doktrin nasionalisme di dunia Islam sangat betul-betul nyata membuat Indonesia dan negeri muslim lain tidak memberikan tempat. Sekat-sekat negara bangsa ini yang telah betul-betul menjadi tembok besar yang menghalangi Indonesia, negeri-negeri muslim dan masyarakat kaum muslimin untuk menolong mereka,” paparnya.
Oleh karenanya, rezim nasionalis akan memandang manusia jika mereka terdaftar secara administratif sebagai warga negara dan sebaliknya.
“Jika bukan warga negara dalam konteks nasionalisme, mereka tidak akan pernah mendapatkan hak sebagaimana halnya manusia. Misalnya hak hidup, hak tempat tinggal,” pungkasnya.[] Yung Eko Utomo
