Tinta Media - Stunting merupakan persoalan serius dalam dunia kesehatan. Karena itu, dibutuhkan upaya keras untuk mengentaskan kasus stunting di negeri ini. Berbagai usaha pun dilakukan pemerintah.
Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dibutuhkan kerja sama para ASN (aparat sipil negara) untuk menjadi bapak atau ibu angkat bagi anak pengidap stunting. Beliau optimis jika program ini terlaksana dan sukses, maka angka stunting bisa diturunkan, bahkan tahun depan bisa zero stunting.
Seperti yang kita ketahui bahwa stunting adalah gangguan perkembangan anak pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), mulai dari dalam kandungan (270 hari) hingga berusia 2 tahun (730 hari) yang disebut periode emas. Kasus stunting ini bukanlah kasus baru. Akan tetapi, anehnya pemerintah belum mampu mengatasi stunting agar tidak terus terjadi.
Kalau kita cermati, stunting sebenarnya bukan hanya perkara ketidaktahuan si ibu hamil mengenai asupan gizi berimbang atau permasalahan sanitasi saja. Akan tetapi, faktor utamanya adalah kemiskinan yang mendera masyarakat negeri ini, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangankan untuk memenuhi asupan 4 sehat 5 sempurna, untuk sekadar makan seadanya pun susahnya luar biasa.
Maka dari itu, kasus stunting ini sepenuhnya adalah tanggung jawab negara. Fokus utama negara adalah mengentaskan kemiskinan terlebih dahulu dengan cara pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara harusnya memberikan kemudahan bagi laki-laki (kepala keluarga) agar mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak agar mampu membiayai seluruh kebutuhan keluarga sehingga terhindar dari penyakit gizi buruk.
Solusi pemerintah dengan program barunya, yaitu menjadikan ASN (aparat sipil negara) sebagai ayah dan ibu angkat bagi anak pengidap stunting tidaklah tepat, bahkan bisa dikatakan sebagai solusi basa basi. Program ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa negara tidak mampu dan lepas tangan dalam kasus stunting ini. Negara tidak mau rugi menggelontorkan dana untuk mengatasinya.
Negara malah fokus pada pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bukan kebutuhan vital rakyat. Pembangunan infrastruktur yang jor-joran seperti proyek IKN terus dikebut dengan mengandalkan investor asing dan hanya memberi keuntungan pada segelintir orang saja.
Inilah bukti bahwa penguasa dalam kekuasaan sistem kapitalisme. Akhirnya, sistem ini menjadikan penguasa sebagai pelayan para kapitalis, bukan menjadi pelayan rakyat. Penguasa berhasil mewujudkan kesejahteraan untuk para kapitalis, tetapi tidak untuk rakyat.
Negara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah harusnya mampu membiayai seluruh kebutuhan rakyat dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Sayangnya, negara malah menyerahkan pengelolaan sumber daya alam pada pihak asing dan aseng sehingga hanya meninggalkan penderitaan dan kemiskinan rakyat. Maka, mustahil stunting ini terselesaikan jika sistem kapitalisme masih hidup di negeri ini.
Berbeda halnya jika negara dikelola dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara menjamin seluruh pemenuhan kebutuhan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya." (HR. Ahmad, Bukhari).
Negara akan memprioritaskan kebutuhan vital rakyat agar mereka tidak kekurangan suatu apa pun, seperti menyediakan fasilitas kesehatan gratis, termasuk pemerikasaan dan konsultasi gizi ibu hamil dan anak. Kemudian, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga.
Oleh karena itu, bukan perkara sulit bagi khilafah untuk membiayai seluruh fasilitas gratis itu. Khilafah dengan sistem ekonomi Islamnya tidak akan memberikan kesempatan bagi pihak asing atau aseng untuk campur tangan mengurus SDA. Negara mampu mengelola SDA dengan mandiri dan hasilnya disimpan di baitul mal. Dengan pengelolaan yang bersandar pada hukum syara, maka hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.
Negara juga akan menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat, jangan sampai dikuasai oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Selain itu, negara akan mengatur harga kebutuhan pokok agar tetap stabil, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat.
Dengan demikian, setiap keluarga dalam sistem Islam bisa hidup layak dan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini sangat berpengaruh juga pada kualitas hidup mereka. Ibu hamil dan anak-anak akan terjamin kesehatannya.
Seharusnya, tidak ada lagi keraguan dalam benak kaum muslimin bahwasanya khilafah dengan visi sahihnya bukan hanya memberikan hak pada seluruh rakyat, tetapi juga menjalankan seluruh kewajibannya sebagai periayah rakyat. Dengan Khilafah, rakyat sejahtera, stunting pun tiada.
Wallahu'alam.
Oleh: Neng Mae
(Sahabat Tinta Media)
