Tinta Media - Keinginan pemerintah untuk memiliki ketahanan pangan namun membuka kran agar pengusaha mengelola hutan dan tanah di negeri ini, dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana sebagai kebijakannya sangat kontradiktif.
"Kebijakannya sangat kontradiktif," tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (15/12/2023).
Menurut Agung, banyak sekali kebijakan yang jauh panggang dari api, sekedar lip service, dan sekedar membangun citra kedaulatan pangan.
“Di depan publik selalu bilang akan membuka satu juta hektar lahan pertanian, tapi legal formalnya malah tidak membedakan perlindungan kepada lahan pertanian, tidak memberikan perlindungan bagi yang membutuhkan lahan pertanian pangan berkelanjutan," ulasnya.
Ia menyesalkan, dalam Undang -undang Ciptakerja syarat -syarat alih fungsi lahan pertanian dihapuskan.
"Demi karpet merah investasi, dibuatlah alasan demi proses -proses yang lebih baik, demi kepentingan umum, demi kepentingan pembangunan, alasan -alasan yang jadi lip service," paparnya.
Tidak sekedar itu, Agung juga menyesalkan, pemerintah melakukan impor pangan dengan dalih menjaga ketahanan pangan, sementara panen raya terjadi, cadangan pangan nasional pun ada. [] Muhammad Nur.
