Tinta Media – Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) menilai bahwa hukum dimainkan untuk kepentingan politik.
“Hukum seperti dimainkan untuk kepentingan politik, bahwa orang bisa selamat jika masih inline dengan kekuasaan, dengan rezim, sehingga orang yang memilih jalan yang bertentangan dengan penguasa harus berpikir sekian kali,” ungkapnya, di Focus To The Point: Pejabat Hukum, Guru Besar Hukum, Terjerat Korupsi, Ada Apa? Melalui kanal Youtube UIY Official, Senin (20/11/2023).
Meski demikian UIY mengingatkan, orang yang inline dengan kekuasaan cepat atau lambat dia akan menjadi pesakitan.
“Seperti yang kita sudah lihat pada Menteri Pertanian, kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika. Itu semua menunjukkan bahwa penegakan hukum itu secara teoritik untuk keadilan, tapi dalam faktanya untuk kekuasaan,” jelasnya.
Ia mengulas, ketika hukum itu ditegakkan bukan di atas prinsip keadilan, tapi atas dasar kekuasaan, maka yang terjadi adalah like and dislike (suka atau tidak suka).
“Like and dislike ini bukan benar salah, tetapi suka atau tidak suka. Kalau suka atau tidak suka, maka yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Ini akan menjungkirbalikkan hukum yang semakin menjauhkan dari prinsip keadilan. Ketika keadilan hilang, yang ada ketidakadilan,” bebernya.
Ketika ketidakadilan merajalela, lanjutnya, akan memperkuat adagium might is right (yang punya kuasa itulah yang benar), bukan right is might. “Itu satu langkah menuju hukum rimba,” tukasnya.
Ia menilai, biasanya ketika sudah tidak punya kekuasaan, orang akan menjadi pesakitan, kecuali memberikan kompensasi besar berupa uang pelicin atau sogokan yang besar.
“Akibatnya, dia berpikir kalau korupsi yang besar sekalian. Di situ kita melihat bahwa akhirnya yang dirugikan adalah negara, bangsa, dan rakyat. Rakyat dihisap pajaknya sampai yang kecil-kecil, sementara uang pajak yang begitu besarnya dikorup oleh mereka-mereka yang berpikiran koruptif, jahat,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.
