Tinta Media - Dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung di 31 kecamatan menggencarkan operasi pasar murah. Menurut Bupati Bandung, data inflasi Kabupaten Bandung menurun di kisaran 3,20 persen setelah dilaksanakannya giat operasi pasar. Bupati Bandung berharap, angka inflasi ini terus menurun di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung menyampaikan bahwa masyarakat akan membeli harga sembako di bawah harga eceran tertinggi. Semua ini karena operasi pasar murah telah disubsidi oleh Pemkab Bandung. Masyarakat bisa menebus dengan harga Rp59 ribuan saja, sementara harga normalnya dijual Rp120 ribu. Bupati Bandung juga menyebutkan bahwa Pemkab Bandung mempunyai Dana Insentif Daerah. Bonus kinerja ini akan kembali kepada masyarakat dan penerima manfaat lainnya.
Operasi pasar diberikan khusus bagi 44 ribu keluarga penerima manfaat di 31 kecamatan dan dibagi ke dalam tujuh daerah pembangunan. Menurut Bupati Bandung, masyarakat dapat membeli 5 kilogram beras berkualitas dengan harga 10.200 per kilogram. Beliau berharap, adanya operasi pasar ini bisa meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin berat, apalagi dengan melambungnya harga beras. Beliau pun berharap, operasi pasar ini bisa mengendalikan harga beras di pasaran agar tidak semakin melambung.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, stok beras dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Bandung untuk saat ini relatif aman. Semua ini berdasarkan hasil peninjauan di lapangan. Bupati Bandung bergerak cepat segera melakukan operasi pasar dengan menugaskan Disdagin yang bekerja sama dengan Bulog Cabang Bandung dan Bank Indonesia.
Dari sini kita bisa melihat bahwa skema perdagangan di era kapitalisme ini memang sangat rentan dengan inflasi. Pada faktanya, setiap tahun selalu terjadi inflasi. Berbagai faktor penyebab terjadinya inflasi dijadikan alasan terjadinya kenaikan harga komoditi.
Usaha Pemerintah untuk mengendalikan pasar agar harga tidak melambung pada faktanya masih membuat harga- harga komoditi tetap melambung tinggi. Harga-harga di pasar kebanyakan ditentukan oleh para pedagang besar. Mereka memiliki kekuasaan untuk menimbunnya.
Apabila pasar banyak yang membutuhkan dan barang juga langka, maka permintaan pun akan naik. Pada akhirnya, penawaran akan naik pula. Di sinilah harga secara otomatis akan naik.
Sementara, pemerintah memberi bantuan tidak merata dan sering salah sasaran. Walhasil, masih banyak warga miskin yang terabaikan karena jumlah mereka semakin banyak. Inilah salah satu produk kerusakan dari sistem kapitalis yang semakin menambah berat beban rakyat.
Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah mengatur perekonomian. Islam mengharuskan negara menerapkan sistem perekonomian Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.
Prinsip ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan kamaliyah (sekunder/tersier) secara ma'ruf. Hal tersebut berlaku bagi semua warga negara. Pemerintah akan memenuhi semua kebutuhan pokok setiap warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Salah satunya dengan cara langsung, yaitu dengan mendistribusikan zakat fitrah dan zakat mal kepada para mustahiknya.
Negara juga bisa memberikan tanah atau harta negara kepada rakyat yang membutuhkan. Juga dengan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, terutama bagi laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah buat keluarganya.
Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam harus menjadi kepemilikan umum, sehingga siapa pun boleh memanfaatkannya. Negara tidak boleh menyerahkannya kepada asing atau swasta untuk menguasainya. Akan tetapi, kalaupun ada regulasi, negara hanya untuk menjaga ketertiban. Negara bertindak sebagai pengelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat umum.
Inilah urgensinya diterapkannya sistem Islam, agar setiap permasalahan umat dapat diselesaikan dengan benar dan masyarakat terlindungi dari berbagai keburukan dan kezaliman. wallahu'alam bisshawab.
Oleh: Enung Sopiah
Sahabat Tinta Media
