Tinta Media—Direktur Pamong Institute, Drs.Wahyudi Al-Maroky menyebut setidaknya ada tiga kebijakan yang melahirkan kezaliman berlapis di Rempang.
“Pertama, kebijakan investasi tidak pro rakyat tapi ada dugaan pro oligarki sehingga masyarakat belum tentu untung tapi kerugian sudah pasti,” tuturnya di Bincang Perubahan: Negara Wajib Lindungi Pulau Rempang, melalui kanal Youtube Bincang Perubahan, Selasa (14/11/2023).
Kedua, sebutnya, kezaliman. Masyarakat yang seharusnya memiliki legalitas tanah sebagaimana yang dijanjikan Pak Jokowi, tapi legalitas itu tidak diberikan sampai sekarang. Mungkin ada satu dua yang dapat, tetapi banyak yang tidak dapat.
“Ketiga, ini yang paling fatal. Kalau menurut saya ada kezaliman verbal yang dilakukan oleh pejabat, misalnya dengan diksi akan dipiting, di buldoser. Jadi baru mendengar kalimatnya saja sudah merasa terzalimi. Padahal penguasa yang baik itu kalaulah belum bisa menyejahterakan, belum bisa mencerdaskan, minimal jangan menyakiti dengan kata-kata,” harapnya.
Terakhir Wahyudi mengajak para penguasa untuk belajar dari sejarah pemerintahan Islam di masa khalifah Umar bin Khaththab yang menggagalkan rencana penggusuran satu rumah warga Yahudi demi untuk pembangunan masjid karena sang pemilik rumah tidak rela rumahnya digusur.
Ia mengutip hadis Rasulullah saw.“Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat) seberat tujuh lapis bumi,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.
