Tinta Media - Terkait pemeriksaan ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Direktur Siyasah Institute Iwan Januar meminta Kepolisian harus mengusut tuntas hal ini.
"Kepolisian harus mengusut tuntas hal ini kalau memang benar punya spirit pemberantasan korupsi," ujarnya kepada Tinta Media, Jumat (3/11/2023).
Iwan menekankan pihak KPK juga harus terbuka dan memberi contoh pada rakyat kalau lembaga mereka memang siap memberantas korupsi terutama di internal KPK.
Firli, kata Iwan, sudah beberapa kali tersandung kasus pelanggaran etika, termasuk disewakan rumah ratusan juta rupiah oleh bos Alexis, tapi selalu lolos. "Ini mengherankan. KPK sudah tidak bersih lagi bahkan citranya makin kotor, melindungi pimpinan yang bermasalah," terangnya.
Penegakan Hukum
Iwan menyesalkan, penegakan hukum di Indonesia justru dianggap menjadi konflik antar lembaga pemerintah. "Harusnya ini murni penegakkan hukum," tegasnya.
Menurutnya, mestinya DPR dan Presiden mendukung penegakkan hukum. "Jangan diam saja, apalagi berlepas tangan. Dulu Jokowi juga berlepas tangan dalam kasus konflik KPK dan Polri," sesalnya.
Ini terjadi, kata Iwan, karena seringkali pengangkatan pejabat di satu lembaga ada kaitan dengan kepentingan politik penguasa atau parpol. "Akhirnya bukan lagi jadi persoalan hukum, tapi benturan kepentingan politik. Rudet (pusing). Inilah demokrasi," simpulnya.
"Akhirnya, masyarakat semakin skeptis terhadap pemberantasan korupsi," pungkasnya.[] Muhammad Nur
