Tinta Media - Transformasi digital menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Mengingat saat ini, teknologi informasi menjadi sandaran setiap aktivitas masyarakat secara umum. Namun, apa jadinya jika kemajuan transformasi digital tersandung komersialisasi?
Kapitalisme Makin Gawat, Transformasi Digital Terhambat
Proyek HBS (Hot Backup Satellite) dihentikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (tirto.id, 20/10/2023). Hal ini disampaikan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jumat (20/10/2023).
Proyek senilai Rp 5,2 Trilliun ini dinyatakan sebagai proyek yang statusnya terminasi dan dihentikan. Keputusan tersebut ditetapkan setelah tim dari Satgas BAKTI Kominfo mengkaji secara teknis pengerjaan satelit HBS. Proyek satelit HBS dinilai tidak layak untuk dibereskan meskipun hampir selesai pengerjaannya, yaitu mencapai 80 persen. Nyaris rampung.
Proyek pengadaan Hot Backup Satellite (HBS) telah dikerjakan pada tahun 2022 oleh Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Proyek HBS diproyeksikan sebagai cadangan satelit Satria-1. Jika terjadi anomali peluncuran Satria-1 dan untuk menambah kecepatan internet di Indonesia. Pendanaan langsung berasal dari BAKTI Kominfo dan proyeknya dikerjakan oleh Badan Layanan Umum (BLU).
HBS ini sedianya diperuntukkan pada 20 ribu titik fasilitas layanan publik seluruh Indonesia. Dan hasilnya akan langsung dirasakan oleh 3.700 pusat layanan kesehatan masyarakat, seperti puskesmas dan rumah sakit, 3.000 pos layanan keamanan TNI/Polri untuk mendukung administrasi, dan 47.900 kantor pemerintah di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. (Katadata.com, 20/10/2023).
Begitu banyak pihak yang menyayangkan kebijakan yang ditetapkan terkait pelaksanaan HBS. Mengapa semua terkendala saat proyek telah hampir beres? Terlebih alasan yang mengemuka adalah alasan komersial. HBS yang identik dengan pelayanan publik justru tersendat kepentingan yang faktanya bukan prioritas pelayanan rakyat.
Pengkajian secara cermat semestinya dilakukan sebelum proyek besar dilakukan. Apalagi hal ini menyangkut kepentingan dan maslahat rakyat.
Pembatalan proyek HBS pun semakin dipertanyakan saat ada proyek jaringan lain yang direncanakan masuk ke Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Elon Musk datang ke Indonesia untuk membahas proyek satelit internet Starlink (CNBCIndonesia.com, 24/10/2023).
Layanan satelit Low Earth Orbit (LEO) Starlink milik Elon Musk sedang bernegosiasi dengan Pemerintah RI dalam rangka menyediakan akses internet ke wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah telah meluncurkan Satelit Satria 1 Juni lalu. Dan membatalkan proyek HBS sebagai sistem penyediaan internet di kantor-kantor pemerintahan, seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit di lokasi yang tidak terjangkau jaringan fiber optik. Disebutkan juga bahwa layanan starlink memiliki banyak keuntungan dalam pelayanannya. Yaitu kecepatan yang optimal dan stabil, serta harganya yang relatif murah. Tak menutup kemungkinan, Starlink pun ditargetkan akan menggaet banyak pelanggan. Dan akan menggilas perusahaan jaringan lokal.
Fakta ini menunjukkan kekuatan asing mencengkeram setiap detil kebijakan dalam negeri. Kekuatan modal yang luar biasa yang dimiliki swasta asing terbukti mengeliminasi perusahaan jaringan lokal. Negara tak mampu berkutik sedikitpun. Bahkan, negara yang awalnya menyiapkan jaringan internet untuk kemaslahatan rakyat, justru tergeser kepentingan komersial para kapitalis.
Orientasi utama sistem kapitalisme tidak pernah menilik kepentingan rakyat. Hanya keuntungan materilah yang utama. Sementara, kepentingan rakyat selalu dipaksa mengalah. Akhirnya, transformasi digital pun tersandung kebijakan-kebijakan yang tak mengutamakan rakyat.
Parahnya lagi, sistem informasi yang dikendalikan pihak swasta asing tentu akan mengancam keamanan digitalisasi dalam negeri. Bagaimana tidak? Semua data yang ada dalam jaringan tak mampu sepenuhnya dalam penjagaan negara. Tentu saja, hal ini menjadi ancaman luar biasa bagi rakyat. Dengan mudahnya sistem informasi diretas. Data-data penting dengan mudahnya diperjualbelikan pihak tak bertanggung jawab.
Islam Menjaga Utuhnya Pelayanan terhadap Rakyat
Pembangunan transformasi digital termasuk salah satu jenis pembangunan infrastruktur yang wajib disiapkan negara. Demi memenuhi setiap kebutuhan rakyat. Dan hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan utama umat di era digital seperti saat ini.
Rasulullah saw. bersabda,
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”
(HR Bukhari).
Pemimpin negara adalah pemelihara setiap kepentingan umat. Kebijakan-kebijakannya mampu menjadi perisai kuat untuk penjagaan kehidupan. Menyoal transformasi digital, pemimpin dalam sistem Islam akan mengedepankan kekuatan dan kemajuan demi urusan hidup seluruh umat. Negara menyediakan layanan jaringan internet terbaik untuk setiap wilayah, bahkan wilayah terpencil sekalipun. Demi kualitas pelayanan yang optimal.
Setiap kebijakannya disiapkan secara mandiri dengan sistem ekonomi Islam yang tangguh. Melalui konsep Baitul Maal, seluruh kepentingan mampu terpenuhi maksimal. Semua rakyat dilayani dengan amanah. Inilah pelayanan yang semestinya diperoleh setiap rakyat.
Seluruh konsep ini hanya mampu terwujud dalam sistem khil4fah. Satu-satunya institusi yang melahirkan kesejahteraan bagi setiap umat.
Wallahu alam bisshowwab
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
