Tinta Media - Pengamat Politik Islam Dr. Riyan menyampaikan beberapa poin agar korupsi bisa diatasi.
“Pertama, menjadi pejabat harus disadari sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. dan manusia. Islam menegaskan setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Faktor paling dasar dan fundamental adalah keimanan yang benar, yang mendorong orang mau dan sungguh-sungguh taat pada Allah Swt.,” tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (2/11/2023).
Kedua, sebutnya, setiap pejabat negara harus diberikan fasilitas yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mulai dari gaji, tunjangan, kendaraan, rumah dan lain-lain, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mencari tambahan diluar haknya dengan menerima suap, gratifikasi, dan sejenisnya.
“Ketiga, pengawasan masyarakat, mekanisme pembuktian yang terbalik, penyitaan harta hasil korupsi, dan pemberian hukuman yang seberat-beratnya bila tetap terjadi pelanggaran. Termasuk sampai hukuman mati bagi pelaku korupsi, apalagi dilakukan oleh pejabat negara atau pimpinan lembaga negara,” tandasnya.
Dalam Islam, imbuhnya, fungsi hukuman menjadi pencegah (zawajir) agar orang lain tidak ingin melakukan hal yang sama, dan penebus (jawabir) di dunia dan akhirat.
“Keempat, hal ini semua akan terlaksana bila seluruh hukum Islam diterapkan secara kafah oleh negara dan seorang pemimpin (Khalifah),” cetusnya.
Sistem Islam, ucapnya, akan mengantisipasi dalam bentuk menutup semua celah korupsi, memberikan dukungan atas prestasi bila amanah dalam tugas, sekaligus memberikan hukuman seberat beratnya bagi pelaku korupsi.
“Itu semua dengan jaminan yang berdimensi dunia dan akhirat,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.
