Tinta Media - Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI, memfasilitasi pembentukan Kampung Bedas Siaga Bencana di Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg dan Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung yang dinilai rentan bencana alam.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengukuhkan para pengurus dari kedua kampung Bedas Siaga ini pada gelaran Apel Kesiapsiagaan Bencana di lapangan Desa/Kecamatan Nagreg, Kamis (5/10/2023).
Bentuk langkah konkret untuk upaya antisipasi bencana menurut Bupati Bandung, yaitu dengan pengukuhan Bedas Siaga, sebab bencana tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Berbagai unsur di masyarakat harus terlibat dengan program dan skema pentahelix.
Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, unsur akademisi, dunia usaha atau bisnis, masyarakat atau komunitas, serta media massa. Itulah yang dimaksud dengan konsep pentahelix. Melalui momentum Pengukuhan Kampung Siaga Bencana, Bupati Bandung juga menandaskan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang bakal terjadi.
Berbagai persoalan, seperti ancaman banjir, longsor, gempa bumi, dan perubahan iklim, harua ada upaya pencegahan secara dini. Bupati Dadang Supriatna menginstruksikan kepada sejumlah pihak untuk melaksanakan gerakan menanam pohon untuk meminimalisir bencana.
Setiap warga diwajibkan menanam pohon. Bupati Bandung juga berharap, termasuk anak sekolah dan warga yang baru menikah, untuk menyiapkan pohon untuk mengimbangi perubahan iklim.
Dalam waktu dekat ini, Bupati Bandung juga mengajak kepada sejumlah pihak untuk melaksanakan salat Istisqa', dengan harapan supaya tidak terjadi apa yang menjadi kekhawatiran di negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung juga berharap agar ke depan bisa mendorong masyarakat secara bijaksana beradaptasi dengan perubahan iklim, melalui "Kampung Siaga Bencana".
Bupati Bandung juga berharap kepada masyarakat untuk segera melapor ke pemerintahan setempat, apabila mengalami kekurangan atau rawan air bersih. Beliau mengatakan bahwa pemerintah menyediakan anggaran untuk kebutuhan air.
Menurut Bupati Bandung, perlu ada upaya untuk mengubah kebiasaan sehari-hari dalam hal kesiapsiagaan untuk mendukung program adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu dengan meningkatkan kemampuan dalam mitigasi kesiapsiagaan dan peringatan dini.
Sebenarnya masalah bencana banjir dan bencana lainnya bukan hal yang baru. Hampir pada setiap musim penghujan bencana banjir dan longsor pasti menjadi langganan. Risiko yang ditimbulkan sudah tidak terhitung lagi, seperti risiko ekonomi dan sosial. Masyarakat-pun terpaksa menerima keadaan dengan dalih semua yang terjadi lantaran faktor alam.
Sementara, penyebab banjir bukan semata faktor alam. Banyak hal yang harus dievaluasi dari ulah tangan manusia, terutama terkait budaya dan kebijakan struktural dalam pembangunan, dan juga dengan dampak yang ditimbulkan.
Sementara, negara gagap melakukan mitigasi bencana. Walhasil, berbagai dampak tidak terantisipasi dengan baik. Para penguasa malah sibuk berpolemik saat bencana sudah terjadi. Padahal, perlu dipahami bahwa bencana banjir dan bencana lainnya bersifat sitematis dan harus diberi solusi sistemis.
Pada dasarnya, bencana banjir ataupun bencana-bencana lain yang terjadi disebabkan oleh buruknya konsep tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Faktor cuaca ekstrim misalnya, yaitu terkait isu perubahan iklim. Pemicunya adalah prilaku manusia yang kian niradab terhadap alam, juga termasuk akibat kebijakan pembangunan kapitalistik yang eksploitatif dan tidak memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.
Curah hujan yang tinggi tidak akan menjadi masalah seandainya pohon-pohon di hutan tidak ditebangi. Allah Swt. telah menciptakan sistem hidup yang seimbang dan harmoni. Meluasnya bencana banjir memperlihatkan bahwa gurita kapitalisme semkin mencengkeram.
Eksploitasi lahan tambang, alih fungsi lahan semakin tak terkendali. Permukaan tanah semakin menurun akibat eksploitasi air tanah untuk perusahaan-perusahaan industri dan untuk menunjang fasilitas hunian elit. Sungai pun volumenya semakin menyempit akibat dari produksi sampah karena dampak hunian di bantaran kali.
Sangat miris, sebagian besar terjadi secara legal atas nama pembangunan yang abai terhadap tata ruang dan tata wilayah. Hal ini terjadi karena para penguasa merepresentasikan kepentingan para pengusaha. Mereka hanya memikirkan keuntungan materi saja, tetapi tidak memikirkan kelestarian alam.
Sejatinya, inilah salah satu urgensi akan tegaknya sistem Islam. Hal ini karena Islam benar-benar mengajarkan harmoni dan keseimbangan, bagaimana adab terhadap alam yang dinilai sebagai bagian dari iman, dan siapa pun yang melakukan kerusakan terhadap keseimbangan alam dianggap sebagai pelaku kejahatan dan bentuk perbuatan kemaksiatan.
Wallahu'alam bishawab.
Oleh: Enung Sopiah
Sahabat Tinta Media
