Tinta Media - Dalam keadaan terjepit dan serba sempit, siapa yang tidak suka mendapat bantuan dan perhatian khusus dari orang lain? Namun, jika bantuan yang tidak seberapa itu diberikan karena orang tersebut sedang mengeruk harta karun kita yang tak ternilai jumlahnya, masihkah kita bersuka cita menyambut uluran tangannya?
Kondisi tersebut nampaknya cukup menggambarkan apa yang sedang terjadi di Papua. Sebagaimana yang kita ketahui, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah beroperasi di Papua lebih dari 50 tahun. Selama itu pula, PT Freeport Indonesia dianggap telah berkontribusi secara nyata dalam mendorong perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang tinggal di area operasional.
Beberapa hal yang pernah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia antara lain: membangun dua jembatan gantung di Kecamatan Hoya, ikut menanam 1000 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Sedunia, membantu perbaikan akses jalan, tanggul, dan parit yang menghubungkan Desa Tagabukarat dengan Desa Tagabera saat terjadi longsor, melakukan renovasi total Mimika Sport Complex (MSC) dalam upaya mendukung kesuksesan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 di Mimika, mendatangkan 11.000 dosis vaksin Sinopharm sebagai tahap pertama untuk memvaksinasi ribuan karyawan dan keluarga di Mimika.
Yang terbaru adalah diserahkannya dua totem Kamoro dari tanah Papua oleh PT Freeport sebagai bentuk partisipasi dan dukungan atas pembangunan “Taman Totem Dunia” pada program “Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan” di Kecamatan Pangururan, Samosir, Sumatera Utara.
Bisa jadi, masih banyak peran PT Freeport di Papua. Namun, jika kita berpikir secara jernih, sebanyak apa pun bantuan yang diberikan oleh PT Freeport, nyatanya tidak sebanding dengan kekayaan alam di tanah Papua yang sedang mereka keruk.
Jika kita merujuk pada data 2018, Freeport telah memproduksi 6.065 ton pasir olahan dari batuan tambang (ore) yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Cadangan ini tidak akan pernah habis sampai kontrak Freeport berakhir di 2041. Bahkan, jika Freeport memperpanjang kontrak hingga 2052, masih ditemukan cadangan tembaga dan emas sekitar 2 miliar ton di bawahnya. Angka yang mereka dapat per-tahun antara 40 hingga 100 Triliun atau lebih. Jika kontrak berlangsung selama 20 tahun, maka mereka bisa mendapatkan sekitar 2000 T.
Dengan mengkaji fakta tersebut, harusnya rakyat tidak mudah terkecoh. Dibandingkan dengan kekayaan yang sudah dikeruk, tentu saja kebaikan-kebaikan kecil yang sudah dilakukan oleh Freeport untuk rakyat Papua tersebut tidak ada apa-apanya. Kebaikan yang tidak seberapa itu ibarat topeng-topeng yang menyembunyikan keburukan dan keserakahan Freeport yang sesungguhnya terhadap Indonesia, khususnya rakyat Papua.
Sejatinya, kekayaan Indonesia yang dijarah Freeport jauh lebih besar, apalagi aktivitas tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan, jika kekayaan sebesar itu dikelola oleh pemerintah sendiri, maka hasilnya tidak hanya mampu menyejahterakan rakyat Papua, tetapi juga seluruh rakyat Indionesia.
Karena itu, umat harus menyadari bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh PT Freeport sesungguhnya adalah bentuk pengkhianatan negara atas rakyat. Mengapa demikian? Jika merujuk pada pandangan Islam, sumber daya alam, termasuk barang tambang yang hasilnya melimpah dan tidak terbatas seperti yang ada di Papua tersebut adalah harta milik rakyat secara umum, bukan milik negara.
Sebagai harta kekayaan milik umum, negara tidak memiliki hak untuk menyerahkan penguasaan atau pengelolaannya kepada swasta, apalagi swasta asing. Harusnya negaralah yang mengelolanya untuk kemudian dikembalikan lagi pada rakyat.
Faktanya, penguasa dan pemilik modal saat ini telah berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan bagaimana dampak keputusan mereka bagi bangsa dan negara ini di masa depan. Inilah buah dari demokrasi kapitalisme yang melahirkan penguasa berwatak culas dan abai terhadap kepentingan rakyat.
Sesuai dengan sifat dasarnya, kapitalisme cenderung memihak pada para kapitalis atau pemilik modal. Pada sistem kapitalisme, negara tidak berperan sebagai pemelihara urusan rakyat, tetapi hanya sebagai regulator atau fasilitator yang mengakomodir kepentingan para kapitalis. Itu sebabnya, kebijakannya jauh dari memihak kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, untuk menyelamatkan tambang dan kekayaan alam yang lainnya dari cengkeraman swasta, terutama swasta asing, maka kita harus mengubah sistem kapitalisme yang bercokol di negeri ini menjadi sitem Islam. Di samping karena mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam, juga karena hanya inilah satu-satunya sistem yang layak dan sudah pernah terbukti keberhasilannya selama 1300 tahun.
Dalam Islam, sistem ekonomi harus dijalankan sesuai dengan aturan Islam, yaitu dengan memberikan kuasa dan tanggung jawab pada negara untuk mengelola secara penuh sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum ini, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
Sebab, selama yang dijalankan di negeri ini adalah sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip liberalisasi dan swastanisasi, maka tambang dan kekayaan alam lain yang seharusnya menjadi milik rakyat tidak akan bisa dinikmati oleh rakyat, tetapi oleh para kapitalis, baik swasta maupun asing.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, maka negara akan lebih mudah untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat. Hal ini karena di dalam Islam terdapat banyak sumber pendapatan negara seperti, ghanimah, fa'i, jizyah, zakat, SDA yang tidak terbatas yang dikelola oleh negara. Pendapatan negara, baik dari harta milik negara ataupun milik umum ini akan disimpan di dalam Baitu Mal sebagai kas negara dan akan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, penerapan Islam secara keseluruhan akan mengantarkan negeri ini pada keberkahan, sehingga rakyat senantiasa semakin sejahtera.
Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al A'raf ayat 96:
"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."
Oleh: Ida Royanti
Founder Komunitas Aktif Menulis
