Tinta Media - Di wilayah Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, praktik rentenir mulai marak, sementara perekonomian sebagian masyarakatnya mulai menurun. Hal ini terungkap saat kegiatan Jum'at Curhat, pada 13 Oktober 2023.
Merespon paraktik rentenir yang mulai marak, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyatakan, pihaknya akan segera melakukan beberapa langkah agar masyarakat tidak terjerat pinjaman yang berbunga tinggi tersebut. Bapak Kuswo meyakini, bila warga tidak memberikan ruang sedikit pun pada rentenir, pastinya praktik yang meresahkan itu tidak akan berkembang di suatu daerah atau wilayah, disebabkan riba yang sangat mencekik.
Apakah benar, dengan cara tidak memberikan ruang kepada para rentenir akan mampu menjadi solusi bagi masyarakat agar tidak terjerat paraktkk yang bikin hidup ketar-ketir?
Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dipermudah aksesnya dalam hal pinjammeminjam, yaitu dengan maraknya pinjol (pinjaman online). Cukup dengan mengklik, lalu mengisi formulir yang ada di web atau aplikasi perusahaan fintech (industri yang menggabungkan bidang keuangan dan juga tekhnologi), maka permohonan sudah diajukan. Dana pun cair, proses mudah dan cepat, tanpa syarat, tanpa survey, tanpa anggunan, dll.
Masyarakat semakin diiming-imingi dengan kemudahan-kemudahan tersebut. Akhirnya, banyak yang tergiur dan mengajukan pinjaman, tanpa membaca secara terperinci syarat dan ketentuannya. Bahaya pun mengintai para nasabah, yaitu jebakan bunga yang sangat besar, biaya administrasi dan denda keterlambatan yang sangat fantastis. Akhirnya, mereka pusing tujuh keliling, stres, dan wasalam (banyak yang mengakhiri hidupnya), na'uzubillah.
Banyaknya masyarakat yang terjerat pinjol/rentenir bukan semata disebabkan faktor individu, tetapi juga kondisi ekonomi yang sulit. Negeri ini terus-menerus mengalami resesi. Harga kebutuhan terus merangkak naik. Pekerjaan semakin sulit. PHK besar-besaran terjadi di mana-mana. Pajak yang makin mencekik, semakin sesaklah kehidupan masyarakat.
Pemerintah juga menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Setiap tahun, pemerintah terus menambah utang luar negeri, hingga mencapai Rp6.527 triliun per April 2021 (detik.com,1/6/2021). Utang terus membengkak sehingga APBN tergerus hanya untuk membayar utang dan bunganya.
Selain memberikan contoh tak baik, pemerintah juga telah melegalkan praktik rentenir, dengan alasan investasi di bidang keuangan. Akhirnya, marak dan semakin bebaslah para rentenir mencari mangsanya. Karena kebebasan inilah, tak ada efek sanksi yang menjerakan. Begitulah watak dari kepemimpinan kapitalisme sekuler, meraup keuntungan tanpa mempedulikan halal haram.
Syariat Islam Solusi Hakiki
Maha benar Allah Swt. yang telah mengharamkan riba. Hukum-hukumnya dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Riba telah memunculkan bencana, baik pada individu, masyarakat, sampai negara. Hanya segelintir pihak yang diuntungkan praktik riba, yaitu para pengusaha yang menikmati keuntungan dari bisnis ini.
Sejak 13 abad yang lalu, Allah Swt. telah mengharamkan riba dan memberikan ancaman, siksa bagi para pelaku riba yang amat berat.
Allah Swt berfirman, "Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (TQS. Al-Baqarah: 275)
Dalam Islam, negara akan mempermudah segala urusan masyarakat, tak terkecuali permasalahan ekonomi. Perekonomian dalam Islam harus bebas riba. Baitul Mal akan memberikan pinjaman secara ikhlas tanpa syarat, bahkan akan memberikan gratis pada masyarakat yang kurang mampu. Ini karena dalam Islam seorang pemimpin adalah periayah (pengurus) umat, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaba-Nya di akhirat. Wallahu'alam bishawab.
Oleh: Iin Haprianti
Sahabat Tinta Media
