Tinta Media - Kekeringan adalah suatu periode cuaca kering yang tidak normal ketika suatu daerah kekurangan pasokan air. Umumnya, kekeringan terjadi pada saat suatu daerah tidak menerima curah hujan atau curah hujan kurang dari biasanya secara terus-menerus.
Kekeringan diprediksi akan terus terjadi. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan kekeringan akan berakhir hingga akhir Oktober–November 2023. Kondisi kekeringan ini memang berbeda dari beberapa tahun sebelumnya di antaranya dipicu karena el nino.
Apa itu el nino? El nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan SML ini berpengaruh pada berkurangnya curah hujan. Dengan kata lain, fenomena ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kondisi kekeringan di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Bandung. Kemunculan el nino tidak terjadi setiap tahun. Namun, perlu juga diwaspadai, karena jika sekali terjadi bisa, berlangsung selama 9-12 bulan.
Dilansir dari radaronline.id bahwa sudah ada 3 kecamatan di Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan statusnya menjadi siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kekeringan bisa berdampak buruk terhadap masyarakat, lingkungan, dan pertanian di daerah yang dipengaruhinya. Kekeringan yang berkepanjangan dapat merusak dan membahayakan ekonomi suatu daerah sehingga berpengaruh pada ketidakstabilan harga bahan pokok, kesehatan masyarakat, seperti penyakit pernafasan, seperti batuk atau pilek.
Selain karena perubahan iklim, ada beberapa faktor yang menyebabkan bencana kekeringan.
Pertama, kebijakan pembebasan sumber daya air. Pembebasan dari hilir menjadikan perusahaan swasta makin leluasa menguasai sumber daya air untuk didayagunakan. Hal tersebut terlihat dari tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan swasta yang menguasai dan mengelola air dalam bentuk kemasan.
Kedua, minimnya daerah resapan. Berkembangnya pengalihan fungsi tanah hijau menjadi bangunan, baik gedung-gedung bertingkat maupun rumah tempat tinggal yang memengaruhi kondisi tanah sebagai tempat cadangan air. Ketika turun hujan, fungsi tanah yang seharusnya mampu menyerap air secara maksimal akhirnya terhambat karena tertutup dengan beton. Inilah yang menyebabkan cadangan air berkurang dan kekeringan pun tak bisa dielakkan.
Ketiga, kerusakan hidrologis. Ini disebabkan karena kerusakan fungsi hulu sungai akibat waduk dan saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut mengakibatkan kapasitas dan daya serap air berkurang drastis dan akan membawa dampak kekeringan saat datangnya musim kemarau.
Keempat, langkanya hutan akibat kebijakan kapitalisme. Banyak terjadi alih fungsi lahan yang semula adalah hutan menjadi gedung-gedung ataupun perumahan, meningkatnya investasi, dan penambangan barang tambang. Padahal, hutan adalah salah satu lahan yang berfungsi mengurangi dampak pemanasan global.
Ancaman kekeringan menyebabkan krisis air di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung memengaruhi sektor pertanian. Padahal, jika produksi beras menurun, akan berdampak pada kurangnya persediaan pangan, kekurangan gizi pada rakyat, dan yang paling ditakutkan adalah bahaya kelaparan akut yang menyebabkan kematian. Inilah fakta yang dialami bangsa ini, mengerikan!
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan umat manusia. Keberadaan UU 17/2019 adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengatur sumber daya air agar tetap terjaga. Akan tetapi, pada kenyataannya, aturan tersebut tidaklah menjamin air bersih bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika kita teliti lebih lanjut, ada yang salah dalam mengatur dan mengelola sumber daya air ini, terutama dalam hal visi. Dengan demikian, negara wajib memiliki visi politik sumber daya alam yang jelas, yaitu yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan rakyat. Di antara visi tersebut, antara lain:
Pertama, mengembalikan kepemilikan sumber daya alam pada rakyat, termasuk air. Hal ini karena air termasuk kategori harta milik umum.
Sabda Nabi saw.
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Dalam Islam, penguasa diberikan wewenang untuk mengelola saja, bukan untuk memiliki atau menjual sumber daya alam tersebut, termasuk air. Sementara, hasil dari pengelolaan tersebut akan diserahkan kembali pada rakyat, untuk kemaslahatannya.
Kedua, sumber daya alam akan dikelola secara langsung oleh negara mulai dari proses produksi sampai distribusi. Demikian pula dari sisi pengawasan.
Untuk air, negara akan mengawasi mulai dari peningkatan kualitas air sampai pada penyaluran air bersih melalui pipa-pipa pada masyarakat. Tak hanya itu, negara akan memberdayakan para ahli di bidangnya agar pemanfaatan air bersih bisa berjalan lancar dan dirasakan masyarakat secara menyeluruh.
Ketiga, negara akan memelihara hutan dan dan lingkungan dengan melakukan pembenahan agar daerah resapan air terjaga dengan baik, bahkan tidak sampai hilang. Masyarakat pun diberikan bimbingan untuk dapat menjaga lingkungan secara bersama-sama, hidup bersih dan sehat sehingga menjadi suatu kebiasaan. Negara juga memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku pengrusakan lingkungan.
Inilah solusi yang diberikan Islam untuk mengatasi bencana kekeringan dan krisis air akibat dari salah tata kelola sumber daya alam dan efek el nino.
Sementara, sistem kapitalisme membuat kehidupan manusia sengsara, kerusakan lingkungan makin meluas sehingga berakibat pada perubahan iklim secara ekstrem dan bencana kekeringan.
Hanya saja, solusi yang jitu ini hanya bisa diwujudkan dengan penerapan Islam secara kaffah dalam tatanan negara Islam (khilafah). Sehingga, umat manusia dapat merasakan kesejahteraan. Wallaahu a’lam bi ash-shawaab.
Oleh: Ranny Liesdiatun
Sahabat Tinta Media
