Tinta Media - Menanggapi pemerintah yang tidak akan mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi fosil ke EBT (energi baru terbarukan), Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng menyarankan agar pemerintah bisa menaikkan produksi minyak nasional.
“Kalau memang tidak senang transisi energi mengubah subsidi dari fosil ke EBT, cobalah pemerintah menaikkan produksi nasional minyak kita,” tuturnya kepada Tintamedia.wed.id, Selasa (19/9/2023).
Salamuddin melihat produksi minyak nasional mengalami penurunan namun pemerintah hanya menonton penurunan ini dan tidak melakukan apapun untuk membuat produksi minyak nasional meningkat. Yang dilakukan pemerintah justru mengimpor minyak.
“Impor minyak Indonesia sudah hampir 2/3 dari kebutuhan konsumsi nasional. Padahal produksi minyak kurang lebih 600 ribu barel sehari, sementara pembakaran energi minyak di dalam negeri mencapai 1,4 juta barel sehari,” bebernya.
Walau pemerintahan saat ini tinggal beberapa bulan lagi, namun ia tetap berharap pemerintah tetap melangkah dan jangan berpangku tangan. Ia menampik alasan pemerintah yang menyebutkan tidak mau transisi energi karena ini agenda asing dan berbagai alasan sehingga tidak mau memikirkan untuk mengalihkan subsidi minyak ke EBT.
“Kalau begitu coba pikirkan agar subsidi BBM yang sekarang mecapai 500 triliun rupiah dicari gantinya dengan cara menaikkan pendapatan minyak. Jangan cuma mengatakan anti dan tidak mau. Tetapi berbuatlah dan temukan jalan keluar,” ucapnya sedikit kesal.
Ia menyarankan ESDM membuat sesuatu hal untuk menahan laju produksi minyak semakin menurun dengan melihat blok Rokan yang menjadi andalan Indonesia setelah dilepas Chevron. Dikatakannya blok Rokan hanya bisa menahan laju proruksi yang terus menurun.
“Cobalah diusahakan agar blok Rokan dapat subsidi biar usahanya menggali minyak ada titik terang. Ini adalah ikon nasionalisme. Karena setelah pindah dari Chevron, Presiden Jokowi sangat bangga atas hal ini. Buktikan bahwa blok Rokan yang dibeli Pertamina produksinya bisa melesat,” imbuhnya.
Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan ketika pemerintah tidak mau ambil kebijakan transisi energi, tapi pemerintah harus menggunakan jurus tahu diri, sadar diri, dan mawas diri.
“Itu minyak kan dari asing juga. Sudah impor disubsidi pula dari hasil keruk pajak rakyat. Ini daya beli rakyat dua kali dikeruk yakni dikeruk pajak dan dikuras barang impor. Piye bos?,” pungkasnya.[] Erlina
