PAKTA: Ada Oligarki di Balik Rencana Pembangunan Rempang Eco City - Tinta Media

Selasa, 19 September 2023

PAKTA: Ada Oligarki di Balik Rencana Pembangunan Rempang Eco City


 
Tinta Media - Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menilai ada oligarki di balik rencana pembangunan Rempang Eco City.
 
“Kita mudah membaca bahwa ada oligarki di balik proyek Rempang Eco City,” ujarnya di Kabar Petang : Konflik Rempang Dikuasai Pengusaha, Menggusur Warga? Melalui kanal Youtube Khilafah News, Selasa (12/9/2023).
 
Erwin memberi alasan, pemerintah mengklaim, Rempang merupakan kawasan konservasi, namun  faktanya bukan kawasan konservasi melainkan kawasan itu akan diberikan kepada para investor untuk dikelola menjadi industri kaca kwarsa. “Artinya yang bermain di sini adalah oligarki!” tukasnya.
 
 Menurut Erwin, rencana investor yang  masuk ke Rempang adalah perusahaan Xinyi Group.  Dari Cina sendiri akan masuk sekitar 170 triliun lebih.
 
“Pemerintah masuk ke Rempang, sebab kalau tidak, investor Cina akan mencari kawasan lain untuk berinvestasi seperti  di Thailand atau tempat lain yang strategis,” ulasnya.
 
Ia mengutip perkataan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang mengatakan bahwa investasi Cini ini harus disambut segera dan semua harus lapang dada.
 
“Lapang dada gimana?  Orang sudah tinggal di sana bertahun-tahun, hidup di sana, sekolah di sana, disuruh lapang dada ketika diusir. Hanya untuk kepentingan investasi, masyarakat  terus dikorbankan,” geramnya.
 
Mestinya, ia memberikan saran,  masyarakat itu dihidupkan dengan berbagai macam program bukan masyarakat yang sudah hidup kemudian dimatikan.  “Merelokasi  mereka ke lokasi yang belum jelas itu sama dengan mematikan mereka secara perlahan. Ini lebih sadis lagi!” kesalnya.
 
Dengan adanya Program Strategis Nasional (PSN) kata Erwin, rezim sangat berpihak pada oligarki.
 
“PSN itu jumlahnya 200.000 proyek yang sebagian besarnya infrastruktur dengan nilai 4.000 triliun lebih. Yang digusur masyarakat tanpa ganti rugi yang berarti. Mereka digusur atas nama investasi. Jadi negeri ini diserahkan kepada investor bukan untuk masyarakat,” pungkasnya. [] Setiyawan.
Rekomendasi Untuk Anda × +

Bagikan artikel ini

Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.

Artikel Menarik Lainnya :