Tinta Media - Peta baru Cina yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan termasuk Perairan Natuna di Indonesia dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana telah merendahkan kedaulatan Indonesia.
“Peta baru yang dirilis Cina dan mencakup atas Perairan Natuna di Indonesia jelas telah merendahkan kedaulatan negara Indonesia,” ucapnya dalam video Peta Baru Cina Acak-Acak Negara Tetangga, RI Juga? Jumat (1/9/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.
Menurutnya, Cina juga telah mengabaikan Hukum Laut Internasional Uncloss 1982 yang mengatur batas-batas maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen dan lainnya. Meski Indonesia adalah non clientmen state atau bukan negara pengklaim di Laut Cina Selatan, ia mengungkap ketegangan sudah terjadi sejak 2017 soal Laut Natuna Utara yang diklaim masuk teritorial Cina.
“Indonesia menyatakan Laut Natuna Utara masuk ZEE Indonesia dan sejak awal menolak klaim Laut Cina Selatan tentang nine dash line (sembilan titik imaginer). Garis ini kan tidak diakui Hukum Internasional Unclos 1982,” ulasnya.
Walau Cina tahu betul sikap Indonesia soal sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, Agung membeberkan jika Cina menandatangani Unclos tersebut tetapi secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum dari sembilan garis putus-putus tersebut.
“Kasus ini adalah konflik teritorial yakni masalah geopolitik klasik yang terus melanda dunia hari-hari ini. Negara-negara powerfull biasa melakukan klaim sepihak atas teritorial mereka dan harus menabrak rambu-rambu hukum internasional bahkan kedaulatan maritim negara lain,” imbuhnya.
Ia menyayangkan negara-negara ASEAN yang hanya bisa mengutuk sambil menonton adu otot antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan tersebut. Jadi ia menilai Indonesia sama sekali tidak layak menjadikan Cina sebagai negara sahabat.
“Sayangnya Indonesia sudah terperangkap dalam hubungan asimetrik dengan Cina dan menjadi mitra dagang strategis. Ini bisa dengan mudah mempengaruhi kemandirian politik bahkan kedaulatan teritorial Indonesia,” tutupnya.[] Erlina