Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana memandang, pengelolaan sumber daya alam (SDA) berdasarkan aturan sekuler kapitalistik tidak memberikan banyak manfaat bagi rakyat.
"Selama pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada aturan-aturan sekuler kapitalistik, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat," ujarnya dalam program Aspirasi: Trenggalek Menolak Tambang Emas? di kanal Youtube Justice Monitor, Kamis (21/9/2023).
Dan pasti, lanjut Agung, ini juga akan kehilangan berkahnya. Terbukti di tengah berlimpahnya sumber daya alam di negeri ini, namun rakyatnya banyak yang miskin.
"Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak korporasi, bukan oleh rakyat kebanyakan," ucapnya.
Agung pun memberikan pemahaman, proses-proses prioritas sumber daya alam oleh segelintir orang oleh privat (swasta dan asing) ini menyalahi aturan Islam. "Tidak akan membawa keberkahan dan ujungnya kerusakan," tegasnya.
Menurut aturan Islam, ia menerangkan, kekayaan sumber daya alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini, sambungnya, wajib dikelola oleh negara, dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.
"Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu swasta apalagi asing," terangnya.
Agung melanjutkan, Rasul Saw. juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Dan ini penting untuk dipahami.
"Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli (dikuasai), yaitu air, rumput dan api (energi)," kutipnya memungkasi. [] Muhar
