Tinta Media - Kenaikan harga beras di Kabupaten Bandung menembus angka Rp15.000/kilogram. Kenaikan yang terjadi secara bertahap menuai banyak protes dari para konsumen. Sementara, pedagang beras tidak bisa berbuat banyak dan hanya sebatas menyampaikan, jika kenaikan harga yang terjadi setiap hari itu dari supplier.
Dengan naiknya harga beras tersebut, para pedagang mengakui jika dirinya hanya mengambil sedikit keuntungan, karena jika mematok harga yang lebih tinggi, mereka merasa kasihan terhadap para pelanggan.
Dampak dari kenaikan beras itu sendiri adalah banyak dari para pelanggan yang mengurangi jumlah pembelian dikarenakan jumlah uang tak mencukupi, atau mencari alternatif lain, seperti mencari beras dengan harga yang lebih murah.
Kondisi ini membuat para ibu pusing mengatur keuangan. Mereka menganggap bahwa beras merupakan kebutuhan yang utama. Jadi, berapa pun harganya, tetap harus dibeli dan berstrategi dengan mengurangi jumlah lauk. Kendati demikian, tentunya masyarakat berharap agar pemerintah melakukan tindakan nyata supaya harga beras kembali normal.
Beras adalah kebutuhan pokok yang merupakan makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini tentu membuat pikiran ibu-ibu tak menentu. Masyarakat merasakan bahwa kenaikan harga beras tidak terjadi kali ini saja, tetapi sudah beberapa tahun silam hingga saat ini, harganya tidak kunjung turun, justru makin membubung.
Terpantau selama beberapa tahun ini, kenaikan harga beras terus membumbung tinggi, dari awal harga di pasar tradisional berkisar Rp2.000-5.000/kilogram hingga tahun ini harga beras menjadi Rp13.000-15.000/kilogram. Kenaikan sebesar ini tentu membuat masyarakat kebingungan dan kelimpungan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, bahkan terasa mencekik. Penjual dan pembeli sama-sama mengeluhkan kenaikan harga beras ini.
Sejatinya, Indonesia adalah negara penghasil beras terbesar dan juga termasuk kelompok negara konsumen beras terbesar di dunia. Bahkan, klaim pemerintah mampu melakukan swasembada beras. Hanya saja, kekeringan yang melanda saat ini menjadikan produksi dan cadangan pangan menipis. Hal ini juga merupakan dampak dari kenaikan harga BBM.
Alih-alih berusaha meningkatkan kapasitas produksi pangan, pemerintah malah membuka keran impor selebar-lebarnya. Nampak jelas jika pemerintah gagap dalam menghadapi situasi yang terus terjadi berulang kali.
Pemerintah seakan menganggap bahwa kenaikan harga beras merupakan hal yang remeh. Padahal, beras adalah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang jika terjadi kenaikan harga, maka akan berpengaruh pada pengeluaran keluarga, terutama keluarga kurang mampu yang tidak memiliki penghasilan tetap dan pendapatannya sangat terbatas.
Maka tak heran, dengan naiknya harga beras ini, jumlah kemiskinan makin tinggi yang pada akhirnya menjadi pemicu kerawanan sosial.
Problem kenaikan harga beras dinilai kompleks adanya oleh pemerintah karena panjangnya rantai pasok pangan. Sudah menjadi rahasia umum jika pasar pangan dikuasai oleh para oligarki yang senantiasa memainkan harga sesuai keinginan mereka.
Problem ini terjadi karena kesalahan dalam paradigma yang menjadikan sekularisme liberal sebagai landasannya. Penerapan sistem kapitalisme dalam strategi politik ekonomi telah membuat negara hanya berperan sebagai regulator saja.
Jika saja pemerintah mau membuka mata dan hati untuk menerapkan sistem Islam dalam bermasyarakat dan bernegara, maka kesejahteraan itu akan dimiliki oleh setiap warga negara. Sebab, dalam sistem Islam, pemimpin adalah pengurus rakyat yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan rakyatnya.
Di antaranya adalah dengan memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, baik sandang, pangan, dan papan. Begitu pula dengan pendidikan, kesehatan, hingga keamanan.
Dalam hal pangan, pemerintah akan memenuhi kebutuhan rakyat dengan mudah, murah, dan berkualitas, tanpa ada campur tangan swasta ataupun asing. Setiap lahan akan dimanfaatkan sesuai fungsinya, seperti lahan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
Negara juga memberikan kemudahan kepada para petani dalam mengelola hasil pertaniannya, serta menyediakan infra dan suprastruktur yang memadai agar rantai pasok dan distribusi tidak terhambat.
Pemimpin dalam Islam akan memastikan agar tidak ada lahan yang menganggur yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun dan memberikan kepada rakyat yang siap untuk menghidupkan lahan tersebut.
Maka jelas, paradigma Islam akan senantiasa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Tak ada kata kenaikan harga pada pangan ataupun yang lainnya. Lebih dari itu, rakyat akan mendapatkannya secara mudah dan gratis.
Sungguh, dalam sistem Islam, peran pemerintah akan berfungsi sepenuhnya dan senantiasa berpihak pada rakyat dengan menjamin seluruh kebutuhan pokok tanpa dibebani ketakutan dan kekhawatiran dalam hal harga.
Wallahu'alam Bishshawab.
Oleh: Tiktik Maysaroh
(Aktivis Muslimah Bandung)
