Tinta Media - Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan dan berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan di akhir tahun 2023. Ada tiga program yang diprioritaskan, di antaranya yaitu: pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), pembangunan irigasi pertanian, dan peningkatan kualitas jalan.
Agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka pihaknya segera menginstruksikan, Asisten Daerah, Dinas PUPR, dan Sekretaris Daerah (Sekda), untuk melakukan percepatan, mengingat program itu sangat mendesak dan krusial. Diharapkan, program itu akan selesai dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. (BANDUNG, iNewsBandungRaya.id)
Untuk melaksanakan tiga program tersebut, pihaknya menggelontorkan anggaran sebesar Rp673 miliar. Agar cepat dan kualitasnya bagus, Kang DS (Dadang Supriatna) pada meminta Pak Asisten dan Pak Sekda agar semua tender dilakukan melalui e-katalog.
Menurutnya, tender melalui e-katalog mempunyai banyak kelebihan, sedangkan kemungkinan gagal dalam lelang akan semakin berkurang. Selain pembangunan infrastruktur jalan, Kang DS juga mengatakan agar mempercepat proses pembangunan RSUD Bojongsoang. Begitu juga dengan jalan-jalan pertanian yang didorong untuk bisa selesai tahun ini karena kondisi jalan yang mulus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di Kabupaten Bandung.
Sarana infrastruktur yang memadai merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, entah sarana pertanian, pendidikan, kesehatan atau pun jalan umum, serta jembatan. Setiap orang pasti mendambakan berbagai infrastruktur yang bagus dan nyaman.
Terlihat jelas bahwa pemerintah sekarang ini begitu ambisius dan jor-joran mengeluarkan anggaran demi membangun berbagai infrastruktur, terutama di bidang pariwisata. Konon, hal ini dilakukan untuk mendongkrak ekonomi yang terpuruk sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan juga dalam bidang lain, seperti pembangunan kualitas jalan, rumah sakit, dan sarana irigasi pertanian yang sedang diprioritaskan untuk dibangun. Alasannya sama, yaitu untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat.
Namun, perlu disadari bahwa pembangunan ala kapitalis sering kali menuai masalah dari berbagai sisi, dan yang dirugikan siapa lagi kalau bukan rakyat. Pembangunan sering kali dilakukan dengan cara menggusur atau membuka lahan hijau yang ujung-ujungnya akan merusak keharmonisan lingkungan. Hal seperti ini sudah sering terjadi.
Tidak jarang juga muncul konflik di tengah-tengah masyarakat ketika warga enggan direlokasi. Akan tetapi, masyarakat harus tetap menurut pada aturan pemerintah. Belum lagi tindak korupsi yang semakin tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Ini menambah rumitnya permasalahan yang terjadi di masyarakat,
Itulah berbagai polemik yang sering terjadi di masyarakat ketika berada dalam kungkungan sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, pemerintah dengan bebasnya membuat aturan (program) yang seolah ditujukan untuk kepentingan publik, tetapi hakikatnya untuk kepentingan bisnis para konglomerat. Ini karena pada dasarnya sistem kapitalisme hanya berlandaskan pada keuntungan materi semata, tanpa peduli terhadap kondisi lingkungan atau berbagai dampak lainya, seperti banjir, longsor, dan bencana alam lain sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang serampangan.
Sistem Islam sangat unik dan berbeda dengan yang lain. Islam adalah cahaya yang membawa keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Islam mempunyai aturan yang sangat lengkap dan terperinci dalam mengatur seluruh makhluk.
Sistem ekonomi yang berbasis akidah akan melahirkan orang-orang yang bertakwa dan jujur, merasa diawasi oleh Allah Swt. sehingga akan mempertimbangkan segala perbuatannya.
Seorang pemimpin dalam Islam adalah pengurus urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda,
"Imam (khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya."
(HR. Al-Bukhari)
Pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah sebuah kewajiban negara untuk memenuhinya. Manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas secara gratis dan tidak dipungut biaya. Tidak seperti dalam sistem kapitalis yang akan selalu memasang tarif dari berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk publik.
Negara Islam adalah negara adidaya yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Biaya pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah hasil dari sumber daya alam yang diatur secara terperinci oleh Allah melalui wahyu sebagai aturan yang adil.
Kepemilikan umum dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan. Salah satunya adalah dengan pembangunan berbagai sarana infrastruktur.
Seorang pemimpin (khalifah) tidak akan berani mengambil keuntungan dari pembangunan infrastruktur untuk kepentingan pribadi atau golongan karena akidah yang kuat akan membentenginya dari perbuatan yang melanggar syariat. Sungguh, hanya syariat Islamlah yang akan mampu meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan dan pelanggaran di tengah masyarakat.
Maka, sungguh hanya sebuah ilusi ketika kita masih berharap pada sistem selain Islam. Padahal, sistem tersebut terbukti belum bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah, semua problematika kehidupan akan terpecahkan dan akan membawa kemaslahatan bagi umat. Hanya penerapan sistem ekonomi Islamlah yang akan mampu memajukan ekonomi rakyat. Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media
