Tinta Media - Pembangunan dan pengadaan infrastruktur terus gencar dilakukan pemerintah negeri ini. Mulai dari bandara, jalan tol, stadion, jembatan, terminal, bendungan dan lainnya. Dengan alasan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Dan program teranyar, pembangunan patung sang Proklamator yang membuat banyak kalangan terheran-heran. Karena sama sekali tak ada urgensinya. Dan tak mencerminkan rasa empati. Saat keadaan ekonomi rakyat yang terjungkal, justru pemerintah menetapkan kebijakan tak masuk akal.
Pembangunan infrastruktur yang ada pun, justru membebani anggaran negara. Karena membutuhkan biaya perawatan. Sebut saja beberapa bandara yang akhirnya ditutup karena tak mampu beroperasi, Bandara Kertajati misalnya. Padahal trilliunan dana APBN telah digelontorkan untuk pembangunannya.
Sementara di sisi lain, fasilitas umum yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat, justru terabaikan. Kebutuhan akan gedung sekolah misalnya. Begitu banyak gedung sekolah yang tak layak guna. Salah satunya di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Gedung sekolah yang sudah rusak karena gempa dan termakan usia. Gedung sekolah hanya ditopang bilah-bilah bambu. Tak ada pilihan lain, anak-anak sekolah pun harus melanjutkan aktivitas belajarnya di tengah ancaman ambruknya gedung sekolah.
Meskipun pengajuan renovasi sudah diajukan, hingga empat kali, namun belum juga ada tanggapan dan aksi dari pemerintah. Dan fakta seperti ini, begitu banyak ditemukan. Tak hanya gedung sekolah, akses jembatan-jembatan penghubung yang dibutuhkan masyarakat pun belum memadai. Kebanyakan jembatan yang ada dibangun dengan dana mandiri. Tak sedikit juga jembatan yang dibangun seadanya, hanya menggunakan bilahan-bilahan kayu, yang tak mampu menjamin keselamatan nyawa. Sungguh memprihatinkan.
Lagi-lagi, kebutuhan rakyat dipinggirkan. Kebijakan yang ditetapkan para penguasa hanya berorientasi pada nilai materi dan ekonomi. Negara tak mampu mendudukkan standar prioritas dalam menetapkan kebijakan. Betapa kacaunya tata kelola kehidupan ala sistem kapitalisme. Asasnya yang sekuler, benar-benar memisahkan kehidupan dari aturan agama. Alhasil, rakyat dianggap sebagai beban. Bukan amanah yang selayaknya dijaga dan dilayani.
Pemimpin yang ada pun tak mampu mengurusi nasib rakyat. Justru yang ada, pemimpin menikung lewat jalan oligarki dan korporasi. Regulasi yang ada hanya menguntungkan oligarki korporasi. Pemimpin tak lagi peduli dengan janji-janji yang dulu pernah disampaikan. Semua ini sebagai implikasi diterapkannya sistem yang rusak. Sistem kapitalisme, sangat jelas kerusakannya hingga menimbulkan kezaliman yang tak pernah berhenti. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat tak mungkin terwujud dalam sistem destruktif.
Lantas, masihkah kita berharap pada sistem kapitalisme? Faktanya, kesejahteraan dan keselamatan hanya disajikan sebagai ilusi dalam sistem ini.
Tak ada pilihan lain. Sistem rusak ini harus segera ditinggalkan. Kemudian menggantinya dengan sistem yang jauh lebih menjanjikan. Yaitu sistem yang memadukan aturan agama dalam pengaturan kehidupan. Memposisikan agama sebagai ideologi. Dan mencampakkan pola pikir sekuleristik.
Kebutuhan rakyat akan terpenuhi sempurna jika sistem kehidupan dikembalikan sesuai fitrahnya. Yakni mengembalikan segala aturan pada aturan yang diwajibkan Allah SWT. Aturan yang berlandaskan akidah Islam. Islam menetapkan bahwa rakyat adalah amanah yang wajib dijaga. Sehingga setiap regulasi yang ditetapkan senantiasa tertuju untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan-pembangunan infrastruktur senantiasa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas rakyat. Bukan untuk pencitraan yang hanya bermuara pada pujian.
Wallahu a'lam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
