Tinta Media - Naik lagi naik lagi. Tampaknya pemerintah tak pernah puas menyusahkan rakyat. Sebagai implementasi keputusan menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, harga BBM naik. Kebijakan ini tentu akan sangat memberatkan rakyat yang menggunakan kendaraan pribadi.
Dilansir dari www.cnbcindonesia.com, (31/8) secara resmi PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis nonsubsidi mulai 1 September 2023 ini. Terdapat empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, di antaranya yakni RON 92 Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Belum lagi, tersiar kabar bahwa BBM jenis pertalite tidak akan dijual pada 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui usai menghadiri CEO Forum of ASEAN Bloomberg, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Imbas Kenaikan BBM
Penyesuaian harga BBM kali ini memang hanya pada jenis BBM nonsubsidi, tetapi tetap saja akan berimbas pada perekonomian rakyat. BBM sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat demi keberlangsungan perekonomian.
Namun, patut diduga apakah langkah kenaikan ini merupakan bagian dari percobaan pengondisian ekonomi atas usulan penghapusan Pertalite, seperti yang sedang dipertimbangkan oleh Pertamina dan pemerintah? Dalam rencana tersebut, Pertalite direncanakan akan diganti dengan Pertamax Green 92, yang berarti bahwa harga Pertamax dan Pertalite mungkin tidak sama.
Jika kita ingat kembali, pemerintahan Jokowi dalam dua periode ini sudah tujuh kali menaikkan harga BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi.
Pengguna BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi adalah bagian dari rakyat. Terlepas dari kemampuan daya belinya, rakyat secara umum berhak menikmati BBM dengan harga murah. Minyak adalah kekayaan milik umum yang siapa saja berhak memiliki akses dengan mudah, bahkan gratis.
Namun, mustahil sistem pemerintahan model kapitalisme saat ini dapat mewujudkan harga BBM yang murah atau gratis. Sistem saat ini terfokus pada pertimbangan untung dan rugi dalam setiap kebijakannya. Hubungan yang terjalin antara penguasa dan rakyat tak ubahnya seperti penjual dan pembeli.
Pengelolaan Migas dalam Islam
Kenaikan harga BBM yang sering merugikan rakyat tidak akan terjadi di bawah kepemimpinan Islam karena Islam mengatur pengelolaan migas sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama, migas adalah harta bersama yang tidak dapat dimiliki oleh individu, perusahaan swasta, asing, atau korporasi. Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan mendistribusikannya.
Hasil pengelolaan migas tersebut harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk BBM yang harganya terjangkau, bahkan bisa menjadi gratis. Negara dapat menetapkan harga BBM hanya untuk menutup biaya operasional, bukan untuk tujuan bisnis dan laba. Pemberian BBM secara gratis juga dapat dilakukan jika dana dari baitul mal mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kedua, hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem Khilafah selayaknya seorang ibu kepada anaknya. Negara akan memenuhi kebutuhan rakyat dengan amat baik. Dengan kata lain, negara harus secara efektif memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti menyediakan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya, termasuk BBM.
Ketiga, tidak ada tujuan lain dalam pengelolaan BBM seperti halnya pengelolaan BBM dalam kapitalisme saat ini. Dalam Khilafah, pengelolaan migas dan harta milik umum lainnya murni dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh berjual beli dengan rakyat.
Dengan pengelolaan BBM yang benar sesuai prinsip Islam, akan memberikan kemudahan tersedianya kebutuhan BBM bagi rakyat. Dengan prinsip kepemimpinan Islam pula, akan kita temui pemimpin dan sistem yang menjalankan perannya sebagai raa’in dengan totalitas, tanpa tercampuri kepentingan tertentu. Wallahu'alam bi shawab
Oleh: Isti Rahmawati, S.Hum
