Tinta Media - Sungguh miris dan pilu, di tengah himpitan ekonomi yang ditanggung rakyat kecil, Menkomarives Luhut Binsar Pandjaitan telah memastikan menghapus BBM subsidi Pertalite per Januari 2024. (Kompas.com, 6/9/23)
Walau menurut pemerintah melalui Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), hal tersebut belum diputuskan, masih dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Namun hal ini sudah mengisyaratkan rencana peralihan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax Green 92. BBM yang merupakan campuran Pertalite dengan bioetanol 7% di tahun 2024.
Memang pihak Pertamina telah mengemukakan hal tersebut sebagai tindak lanjut program Langit Biru. Harapannya BBM mampu mengurangi polusi transportasi, dengan pengurangan emisi karbon kendaraan.
Sekilas, tujuan untuk membuat udara lebih bersih memang hal yang menyejukkan. Namun untuk pencapaian tadi ternyata pemerintah rela menjadikan rakyat sebagai korban. Kita masih ingat, kala premium (RON 88) dihilangkan dan diganti pertalite (Ron 90). Rakyat pun dipaksa menerima harga baru, jauh di atas harga premium. Maka bisa diprediksi jika peralihan terealisasi, harga Pertamax Green pun akan lebih mahal dibanding Pertalite.
Kejutan yang tak indah dihadapi masyarakat, per 1 September 2023 kemarin, Pertamina telah menaikkan 4 jenis BBM non subsidi yang dijualnya, yaitu Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, Kenaikan ini berkisar Rp 800 (untuk Pertamax) sampai Rp 2.550 (untuk Pertamina Dex) per liter.
Walau kenaikan mengenai BBM non subsidi, namun dampaknya juga menimpa semua kalangan. Kenaikan harga BBM sekecil apapun akan berimbas pada kenaikan harga produksi, distribusi, sampai ke tangan konsumen. Akibatnya kenaikan semua barang kebutuhan, tidak dapat terhindarkan Jelas, hal ini semakin menambah beban bagi rakyat kebanyakan.
Sebenarnya bukankah sudah menjadi tugas pemerintah tuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk pemberian BBM murah yang terjangkau harganya. Apalagi negeri ini kaya SDA, termasuk migasnya. Namun sejak disahkan UU Migas No 22 tahun 2001, pengelolaan migas bukan di tangan Pertamina. SKK (Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu) migas, mengambil alih tugasnya. Sehingga kini kekayaan migas Indonesia, sebagian besar dimiliki oleh asing dan aseng. Pertamina hanya dikasih kurang lebih 20% untuk diolah dan dimanfaatkan.
Maka wajar, negeri ini tidak memiliki kedaulatan energi, karena ada yang salah dalam pengelolaannya. Pihak swasta asing maupun dalam negeri, telah ikut campur dalam mengelola dan menentukan harga jual eceran berdasar sistem pasar. Jelas, tindakan tersebut inkonsitusi, karena dalam UUD '45 pasal 33 sudah dijelaskan adanya bumi dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah milik negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Tapi inilah fakta yang kita hadapi, bahwa negara dengan mayoritas muslim penduduknya ini, dikuasai oleh para oligarki. Adanya sistem kapitalis yang diterapkan menjadi sebab pelegalan keserakahan para pemilik modal yang duduk di pemerintahan maupun yang mendikte di belakang layar.
Dalam benak mereka, meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompoknya adalah hal utama. Sementara kepentingan rakyat pastinya terlewat.
Inilah hal penting yang perlu dipahami, bahwa penerapan sistem kapitalis sekuler oleh negara telah menyebabkan negeri ini masih menderita. Semua kebijakan, hukum, maupun perundangan dibuat hanya untuk melegalkan kepentingan para kapital/pemilik modal.
Saatnya kita beralih ke sistem Islam yang shahih dan menentramkan. Suatu sistem dari Sang Pencipta dan Pengatur. Allah SWT. yang diyakini oleh mayoritas rakyat negara yang dijuluki zamrud khatulistiwa. Dalam sistem ini, adanya kekayaan alam adalah kepemilikan umum yang akan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara akan mengelola SDA secara mandiri, dengan kemampuan iptek yang mumpuni dari anak-anak negeri.
Pun adanya pemimpin negara (Khalifah) dan pejabat-pejabatnya, dipilih berdasar ketinggian imtaq yang dimiliki. Sehingga akan amanah dalam menjalankan roda pemerintahan berdasar syariat Islam kaffah. Maka insyaallah adanya bbm murah bukan sekedar mimpi, namun sebuah kenyataan yang niscaya ditemui.
Oleh : Nita Savitri (Aktifis Dakwah, Pemerhati Kebijakan Publik)
