10 Ribu Warga Rempang Digusur, PAKTA: Dimana Rasa Keadilan? - Tinta Media

Kamis, 14 September 2023

10 Ribu Warga Rempang Digusur, PAKTA: Dimana Rasa Keadilan?




Tinta Media - Rencana  pengembangan Rempang Eco-City di pulau Rempang yang akan menggusur 10.000 warga di 16 kampung tua Melayu mendapat tanggapan dari Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana.

“Tiba-tiba mereka akan digusur dengan rencana untuk membuat industri ini (Rempang Eco City). Di mana rasa keadilannya?” ujarnya dalam acara Kabar Petang yang bertajuk Konflik Rempang Dikuasai Pengusaha, Menggusur Warga? Selasa (12/9/2023) di kanal Youtube Khilafah News.

Erwin menyampaikan bahwa warga Rempang sudah lama tinggal yakni semenjak 1716. “Dalam sejarahnya dan sudah turun temurun, bukan masyarakat pendatang. Lantas tiba-tiba digusur. Bukan dengan pendekatan-pendekatan persuasif melainkan represif dengan mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya. 


Walaupun menurut Erwin, pak Mahfud MD mengatakan itu bukan penggusuran tapi pengosongan karena status tanah di pulau Rempang dan Galang bukan milik warga melainkan kawasan konservatif, jadi mereka di sana hanya sebatas hak guna atau pakai bukan hak milik.

“Kalau logikanya mau dijadikan kawasan konservasi, kenapa kemudian dijadikan kawasan strategis nasional yang (akan) dibangun industri kaca kwarsa terbesar kedua di dunia? Dan kita tahu, bagaimana industri kaca kwarsa itu akan menyebabkan polusi yang luar biasa terhadap lingkungan. Akan menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa buruk,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa logika yang dipakai pemerintah adalah logika yang sangat jauh dari akal sehat, karena mereka tidak direlokasikan dan diberikan kehidupan yang layak.  

“Kalau alasannya ini merupakan kawasan konservasi mestinya lengkap konservasi yang baik tanpa menggusur warga. Mereka selama ini baik-baik saja di sana, mereka di sana eksis. Mereka di sana bersekolah. Mereka di sana hidup ada mata pencahariannya, mau diganti macam apa di waktu yang sangat dekat  ini,” jelasnya.

Justru, menurutnya, pemerintah dalam hal ini sangat tidak komunikatif tidak berpihak kepada masyarakat Rempang dan Galang. “Apakah ini dimaksud dengan pemerintahan yang baik? Kalau mereka pada akhirnya melakukan semacam penolakan itu hal yang sangat patut, yang sangat rasional diterima oleh akal kita,” pungkasnya. [] Setiyawan
Rekomendasi Untuk Anda × +

Bagikan artikel ini

Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.

Artikel Menarik Lainnya :