Tinta Media - Kamis, 17 Agustus 2023 tepat 78 tahun Indonesia merdeka. Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna menyampaikan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia di lapang Upakarti Pemerintah Kabupaten Bandung.
Untuk mengisi kemerdekaan, Kabupaten Bandung akan terus menggali berbagai potensi yang ada di daerah yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya masyarakat yang baik dan sejahtera.
Kesejahteraan masyarakat akan difokuskan melalui tiga aspek, yaitu perekonomian, kesehatan, dan pendidikan, serta ditopang dengan program prioritas Pemkab Bandung, seperti pemberian kartu tani, insentif guru ngaji, bantuan modal bergulir tanpa bunga, pembangunan gedung rumah sakit daerah, juga gedung dekolah. Pemerintah yakin, dengan program yang telah dilaksanakan, akan terealisasikan Kabupaten Bandung yang Bangkit Edukatif Dinamis Agamis dan Sejahtera (BEDAS).
Merupakan suatu dambaan dalam hidup jika kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Maka dari itu, semangat kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program tentu saja mendapatkan apresiasi baik dari masyarakat.
Hanya saja, meskipun bermodal SDA yang melimpah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, stunting, revitalisasi pendidikan, dan pelatihan advokasi untuk pengurangan jumlah pengangguran, tetapi jika dikelola dengan sistem ekonomi kapitalis neoliberal, tak ubahnya bagaikan mimpi di siang bolong. Masyarakat justru akan semakin terjerumus dalam kemiskinan dan kebodohan, jauh dari kata sejahtera.
Lihat saja hari ini, pengelolaan semua bidang diserahkan kepada swasta, yaitu asing dan aseng, berkelindan beramai-ramai untuk berinvestasi. Sampai-sampai semua sumber daya alam mereka kuasai. Pendidikan, kesehatan dikapitalisasi, sementara masyarakat gigit jari.
Kapitalisme yang menjadi penyangga sistem dunia saat ini terbukti telah gagal menciptakan kesejahteraan manusia. Kehancuran pada setiap lini kehidupan, kebobrokan pada setiap sistem kehidupan mulai dari sistem hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ataupun sistem pemerintahan yang dengan nyata terpampang di depan mata dan dirasakan oleh setiap jiwa.
Ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Paradigma negara Islam adalah paradigma riayah (mengurusi semua urusan rakyat). Dalam arti, negara berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan asasi warga negara, baik berupa jaminan kesehatan, pendidikan, pelayanan fasilitas publik, dan lain sebagainya.
Semua itu wajib dipenuhi oleh negara dengan standar pelayanan terbaik, profesional dan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya. Semua dilayani secara gratis. Begitu juga dengan kebutuhan sekunder dan tersier, akan dipenuhi oleh negara demi meningkatkan kualitas hidup warga negara sebagai khairu ummah (umat terbaik) sehingga berhak mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik.
Pembiayaannya bersumber pada pengelolaan harta milik umum oleh negara. APBN dikelola oleh negara untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Negara dalam Islam tidak akan menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada swasta, baik lokal apalagi asing. Maka, tak akan terjadi intervensi dari pihak lain.
Dengan sistem ekonomi Islam, SDA akan dikelola dengan benar, sebab, prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemimpin Islam akan amanah dalam pengelolaannya. Hasil sumber daya alam akan diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan primer, bahkan sekunder dan tersier. Dengan demikian, masyarakat akan hidup sejahtera, aman, dan sentosa.
Hanya dalam Islam, kesejahteraan rakyat akan terwujud mulai dari hulu hingga ke hilir sebab mekanisme yang digunakan adalah paradigma riayah yang diaplikasikan dan realisasikan oleh negara melalui seluruh regulasi. Dengan ini, cita-cita kesejahteraan dan kehidupan layak akan dapat tercapai.
Oleh: Tiktik Maysaroh, Sahabat Tinta Media
