Tinta Media - Menyoroti pidato kenegaraan presiden Jokowi, Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) menduga ada semacam usaha untuk eskapisme.
“Karena dia tidak membicarakan perihal negara dan pemerintahan, lebih banyak bicara tentang dirinya, maka tidak salah kalau orang menilai, bahwa ini semacam usaha untuk eskapisme,” ujarnya di acara Focus To The Point: Rakyat Sambat, Pemimpin Sambat, di kanal Youtube UIY Official, Senin (21/8/23)
Eskapisme, jelasnya, semacam usaha untuk menyelamatkan diri atau melarikan diri dari tanggung jawabnya atas berbagai persoalan yang nyata-nyata terlihat oleh rakyat.
UIY mencontohkan masalah korupsi, dimana presiden tidak menyinggung terkait masalah korupsi.
“Padahal persoalan korupsi itu adalah persoalan yang paling banyak disorot dari orang tua hingga remaja. Tapi presiden pada kesempatan yang luar biasa justru menghindar dari membicarakan soal itu,” ucapnya.
UIY menduga, ada dua alasan rezim mengabaikan masalah korupsi ini. “Pertama, karena dia tidak bisa menyaksikan korupsi itu sudah begitu rupa,” ungkapnya.
Kedua, lanjutnya, Jokowi menyadari bahwa tidak ada yang dilakukan secara perform terhadap usaha untuk mengatasi korupsi itu. “ Alih-alih memberantas, yang ada justru semacam pembiaran,” sesalnya.
Mengutip dari banyaknya pengamat ekonomi, UIY mengungkapkan banyak korupsi dilakukan oleh kalangan dari orang terdekat rezim saat ini.
“Seperti misalnya kasus atau skandal ekspor sekian juta nikel itu, itu dilakukan oleh orang dekatnya, dan dia tidak pernah membicarakan itu,” cetusnya.
Keputusan-Keputusan Politik
UIY juga menyayangkan, hasil keputusan-keputusan politik tentang hadirnya proyek-proyek yang dinilai rakyat tidak mengerti alasan kehadiran dari proyek-proyek tersebut.
“Kenapa harus ada kereta cepat, kenapa ibukota harus cepat pindah, dan sebagainya, itu tak terjelaskan sampai ini hari. Jadi rakyat itu hanya disuguhi oleh keputusan-keputusan politik, yang mereka tahu bahwa ini tidak sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat,” katanya miris.
Ia melanjutkan, memang betul secara politik keputusan itu legal karena diputuskan oleh wakil rakyat. Tetapi secara substansial, rakyat banyak sekali mempersoalkannya.
Salah satu hal penting dari pemimpin negara itu menurutnya adalah menciptakan kohesivitas di tengah masyarakat.
“Saya kira ini sebuah kerugian besar dan pengabaian luar biasa terhadap tanggung jawab penting dari kepala negara untuk melakukan integrasi sosial. Yang ada justru fragmentasi sosial. Ini saya kira beberapa poin yang patut dipertanyakan dalam pidato ini,” pungkasnya . [] Setiyawan Dwi
