Tinta Media - Adalah wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Demokrasi. Sebuah sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Namanya juga Partai Demokrasi, jadi wajar mengusung Demokrasi.
Yang aneh, ada partai Islam mengusung Demokrasi. Apalagi, partai Islam mengusung Demokrasi sekaligus menentang Khilafah.
Ini jelas jahil murokab, kebodohan yang kuadrat. Partai Islam kok menentang Khilafah ? Partai Islam kok mengusung Demokrasi?
Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam, yang meletakkan kedaulatan ditangan Syara'. Meskipun sama-sama menjadikan rakyat sebagai sumber kekuasaan (authority), namun sistem Khilafah (Islam) tidak meletakkan kedaulatan (sovereignty) ditangan rakyat, melainkan ditangan Syara'.
Maksudnya, dalam demokrasi maupun khilafah, pemimpin sama-sama dipilih oleh rakyat. Namun setelah berkuasa, Presiden dalam demokrasi menjalankan UU rakyat, sementara Khalifah setelah terpilih dan dibaiat berkewajiban menjalankan UU Allah SWT, menjalankan hukum Syara', menjalankan Al Qur'an dan as Sunnah. Bukan menjalankan UU rakyat.
Sistem Khilafah juga meliputi sistem hukum, ekonomi, sosial, budaya, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, menjalankan politik ekonomi, politik luar negeri, politik anggaran, dan sebagainya. Prinsipnya, sebagai sistem pemerintahan Khilafah punya konsep dalam mengelola negara.
Khilafah bukan sistem teokrasi yang menganut prinsip 'The King Can Do Not Wrong". Khilafah adalah negara manusiawi, yang pemimpinnya juga bisa salah. Karena itu, rakyat berhak sekaligus berkewajiban mengontrol kekuasaan Khilafah dengan aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar.
Sementara demokrasi, adalah sistem pemerintahan yang menjadikan hawa nafsu sebagai sumber norma. Hawa nafsu itu berkumpul di lembaga DPR, berdebat, dan melahirkan UU dari hawa nafsu yang mengikat bagi segenap rakyat.
Demokrasi mengabaikan halal dan haram, mengabaikan suara Al Qur'an dan as Sunnah. Demokrasi menuhankan suara nafsu dan mengabaikan Wahyu, dengan dalih kedaulatan rakyat.
Sebagai contoh, demokrasi menghalalkan zina, riba, hingga minuman keras (khamr). Demokrasi hanya mengaturnya, bukan melarangnya. Dalam sistem Khilafah, zina, riba dan khamr jelas haram dan diberantas.
Untuk adu konsep, demokrasi vs Khilafah, beberapa tahun lalu penulis telah menantang aktivis PDIP untuk berdebat. Rasanya, tantangan debat itu masih relevan diajukan ulang hari ini.
Video tantangan debat tersebut, penulis unggah kembali pada akun tiktok penulis. Semoga saja, ada respons dari PDIP sehingga rakyat bisa menilai, apakah negeri ini akan baik dengan demokrasi atau bahkan akan menjadi lebih baik dan menjadi negara adidaya dengan sistem Khilafah. [].
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Pejuang Syariah & Khilafah
https://vt.tiktok.com/ZSLPN1UVh/
