Tinta Media - Lagi-lagi Indonesia diterpa kekeringan dan kelaparan, lebih tepatnya di Papua yang memiliki sumber daya alam melimpah, terutama emas. Searusnya sumber daya alam yang melimpah ini bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, tetapi pada faktanya kebutuhan tersebut belum terpenuhi.
Dikutip dari KOMPAS, 27/07/2023), kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memakan korban jiwa enam warga dan berdampak pada sedikitnya 7.500 orang. Kejadian ini dipicu kekeringan di daerah itu selama dua bulan terakhir. Bupati Puncak Willem Wandik di Mimika, Papua Tengah mengatakan, kekeringan terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Akibatnya, enam warga meninggal.
Kelaparan yang dipicu oleh kekeringan di Papua ini tidak akan terjadi jika kebutuhan pokok rumah tangga mereka terpenuhi. Terdengar miris saat mengetahui fakta kelaparan di Papua sampai menghilangkan nyawa. Ironisnya, Papua yang kaya SDA tidak dapat menikmati kekayaan alam tersebut.
Di daerah Papua terdapat banyak ketimpangan. Pembangunan di sana sejatinya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berada saja, sedangkan orang terpencil harus menanggung realita yang ada.
Pemilihan sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat, sungguh membahayakan rakyat Indonesia, terutama di Papua. Dibangunnya PT. Freeport merupakan bentuk ketidakbijaksanaan pemerintah dalam mengelola SDA yang ada di Papua.
Saat ini Papua selalu menjadi sorotan karena pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang ada di sana masih belum memadai. Ini berarti masih banyak PR pemerintah yang harus diselesaikan dan diperbaiki, mulai dari sosial, keamanan, kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. Harusnya pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja.
Adanya kekeringan dan kelaparan di Papua yang memiliki sumber daya alam melimpah menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang mengkhawatirkan, terutama dalam distribusi dan pengelolaan sumber daya. Yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya kebijakan ekonomi dan politik yang tepat serta berkelanjutan, tidak hanya di Papua, tetapi di seluruh negeri.
Pemerintah perlu menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Meskipun berbagai aspek pembangunan perlu diperhatikan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan harus dikedepankan.
Akibat dari penerapan hukum manusia, maka permasalahan yang terjadi di suatu negeri seperti halnya hama yang ditebas dan muncul kembali sewaktu-waktu. Akan tetapi, berbeda jika suatu negara menarapakan sistem Islam yang sudah terbukti berhasil selama beberapa abad. Islam memperhatikan kepentingan hidup masyarakat dengan strategi ketahanan pangan dan berhasil memecahkan berbagai persoalan, termasuk masalah kelaparan.
Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi seluruh permasalahan kecuali dengan kembali pada penerapan hukum-hukum Islam secara keseluruhan.
Tentu penerapan Islam di Indonesia tidaklah mudah, mengingat Indonesia mengadopsi sistem pemerintah atau hukum yang berasal dari Barat. Maka, perlu adanya nasihat yang harus disampaikan kepada pemimpin rakyat agar sadar akan cacatnya sistem buatan manusia sekarang, yang saat ini dipakai di Indonesia.
Oleh: Sonia Rahayu, S. Pd. (Sahabat Tinta Media)
