Ketika Pembangunan Infrastruktur Dikapitalisasi - Tinta Media

Selasa, 29 Agustus 2023

Ketika Pembangunan Infrastruktur Dikapitalisasi



Tinta Media - Jalan Cikawari yang merupakan penghubung antar desa yang terletak di kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung,  kini sungguh mengenaskan. Banyak bebatuan di atas jalanan aspal, kendati sebelumnya sudah ada perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pada tahun 2022 lalu. Namun, hal itu tidak bertahan lama karena yang diperbaiki hanya pada sebagian jalan saja. 

Fadil, salah satu penduduk  di Pondok Buah Batu, Kecamatan Cimenyan mengatakan bahwa perbaikan dilakukan sekitar pertengahan 2022. Namun, setelah setahun berlalu, jalanan tersebut kembali berlubang seperti semula (Jabar Ekspres, Kamis, 17/08/2023).

Jalan umum adalah kebutuhan yang sangat vital dan merupakan hajat hidup orang banyak, tidak peduli itu miskin ataupun kaya.
Kenyamanan dan keselamatan adalah hak semua masyarakat sebagai warga negara. Pihak pemerintah daerah setempat juga mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membangun insfratruktur dengan kualitas terbaik.

Namun, pada kenyataannya insfratruktur daerah pedesaan justru terlihat hancur dan buruk. Terkadang, keluhan warga pun baru akan direspon jika persoalan sudah menjadi viral di medsos.

Sungguh sangat memilukan, jalan berlubang dan rusak sering kali menjadi santapan masyarakat, terutama pedesaan atau daerah pelosok. Walaupun Perbaikan jalan telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, tetapi faktanya dalam kurun waktu yang singkat, jalan itu kembali rusak. Bahkan, di beberapa daerah ada juga yang sampai berangkat ke sekolah dengan cara meniti jembatan gantung hanya berpegangan tali. Tentu hal itu sangat rentan terjadi kecelakaan. 

Ini semakin membuka mata kita bahwa ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang keadaannya sangat menyedihkan.

Padahal yang kita ketahui, negeri ini sangatlah kaya akan sumber daya alam yang seharusnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, termasuk dalam pembangunan insfratruktur yang baik. 

Di sisi lain, hingar-bingar pembangunan insfratruktur seperti rencana pembuatan patung (Sukarno) dengan biaya fantastis makin massif, padahal sejatinya tidak ada manfaatnya, bahkan banyak terjadi penentangan. 

Karut-marut ini biangnya adalah sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan di negri ini. Pembangunan insfratruktur dikomersilkan. Hubungan antara penguasa dengan rakyat bagaikan penjual dan pembeli. Jadi, bukan hal aneh ketika anggaran untuk pembangunan insfratruktur rentan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga hasil pembangunan insfratruktur kurang maksimal kualitasnya. 

Proyek pembangunan insfratruktur cenderung asal jadi, tanpa mempertimbangkan kualitas. Itulah sebabnya jalan akan cepat rusak kembali dalam waktu yang tidak lama. 

Agama yang hanya dipakai dalam hal ibadah mahdhah tidak mempunyai pengaruh apa pun dalam sistem sekuler kapitalis.  Sehingga, yang terjadi hanyalah kerusakan dan kekacauan yang semakin parah. Semua yang terjadi hanya sebagai ladang bisnis dan manfaat semata, tanpa peduli halal haramnya.

Karena itu, perlu solusi tuntas dan jitu, yaitu sistem Islam yang datang dari Sang Pencipta sebagai pengatur urusan rakyat dan pedoman hidup manusia hingga hari kiamat.

Islam memandang bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Pemimpin (Khalifah) adalah penggembala yang harus bertanggung-jawab atas urusan rakyat. 

Islam juga sangat memperhatikan masalah pembangunan insfratruktur, termasuk jalan umum yang merupakan kebutuhan vital rakyat keseluruhan.

Seorang pemimpin (Khalifah) sadar betul kewajibannya sebagai seorang pengurus urusan rakyat dengan didasari oleh keimanan yang kuat. Pemimpin harus sadar dengan adanya hari penghisaban, sehingga segala tindak tanduknya selalu sesuai dengan syariat Islam. 

Di sisi lain, rakyat juga mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Rakyat juga diwajibkan untuk muhasabah lil hukum kepada penguasa /pemimpin jika melakukan kesalahan atau bertindak tidak sesuai dengan syariat. 

Mengkritik pemerintah/penguasa diperbolehkan, bahkan dianjurkan demi kebaikan bersama. Di dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda,

“Jihad paling utama adalah kalimat adil di depan pemimpin yang tidak adil.” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi).

Dengan demikian, tidak ada solusi lain selain hanya dengan penerapan sistem Islam yang akan memberikan rasa nyaman dan menyejahterakan rakyat tanpa pandang bulu. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
Rekomendasi Untuk Anda × +

Bagikan artikel ini

Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.

Artikel Menarik Lainnya :