“Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.
Tinta Media - Penggalan lirik lagu lama ciptaan Koes Plus ini cukup memberikan gambaran betapa melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki negeri ini. Seharusnya, semua itu bisa menyejahterakan seluruh rakyat. Namun ironisnya, masalah kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, dan lainya masih menjadi problem besar di negeri ini.
Seperti kasus kelaparan di Papua Tengah yang dipicu oleh bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Peristiwa ini telah memakan korban, yaitu enam orang meninggal, satu di antaranya anak-anak. Sebelumnya, para korban meninggal mengalami gejala lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala (amp.kompas.com, 30/7/2023).
Bahkan, ada seorang ibu hamil yang terpaksa melahirkan bayinya secara prematur akibat kelelahan saat mencari makan, hingga menyebabkan bayi tersebut meninggal sesaat setelah dilahirkan.
Sementara itu, menurut data Kementerian Sosial, ada sekitar 7.500 jiwa yang mengalami dampak akibat kekeringan dan kelaparan akibat gagal panen.
Padahal, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) telah menginformasikan bahwa kondisi kekeringan akan terjadi sampai dua bulan ke depan.
BMG juga mengklaim telah memberitahu pemerintah sejak maret 2023 mengenai kondisi ini. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah bisa mengantisipasi dampak yang terjadi akibat kekeringan.
Sedangkan pihak pemberi bantuan untuk rakyat Papua menyatakan sempat mengalami kendala untuk menyalurkan bantuan karena faktor keamanan dan akses (kompas.com, 27/7/2023).
Wilayah bencana, yakni Distrik Lambawi dan Distrik Agandume hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dari Distrik Sinak.
Sebenarnya ada cara lain untuk menyalurkan bantuan, yaitu melalui jalur udara atau penerbangan. Namun, penyalur bantuan kesulitan mendapatkan layanan penerbangan lantaran faktor ancaman dari KKB, karena wilayah itu masuk dalam kawasan pelintasan KKB (viva.co.id, 30/7/2023).
Miris, kelaparan yang terjadi hingga menyebabkan hilangnya nyawa rakyat terjadi di Papua yang terkenal dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah cadangan emas terbesar di Papua, yakni sebesar 52% dari seluruh total cadangan emas Indonesia. Selain itu, Papua juga memiliki sebanyak 1,76 juta ton biji dan 1.875 juta ton biji untuk cadangan perak (cnbcindonesia.com,17/7/2021).
Kasus ini sungguh menggambarkan ketimpangan pembangunan di wilayah Papua yang sejatinya memiliki kekayaan alam melimpah dan gagalnya pemerintah dalam melaksanakan visi atau tugas negara dalam melindungi segenap raktyat, apalagi negara kita telah merdeka selama 78 tahun.
Akar Masalah
Pemilihan sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat, sungguh akan berakibat fatal bagi kehidupan rakyat. Saat ini, negara kita masih menerapkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang menghendaki negara untuk tidak ikut campur dalam mengatur kepemilikan sumber daya alam. Tugas negara hanyalah sebagai pembuat kebijakan (regulator) yang justru memuluskan para korporat untuk menguasai SDA yang seharusnya menjadi milik rakyat.
Privatisasi SDA inilah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan sistemik yang menimpa rakyat negeri ini, seperti rakyat Papua yang kehidupannya makin terpuruk. Kapitalisasi SDA dan segala bentuk pelayanan oleh pihak swasta, mengakibatkan kesenjangan yang makin menganga antara rakyat dan para pemilik modal.
Di sisi lain, politik demokrasi yang mahal, meniscayakan para pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah.
Islam Kaffah Solusi Tuntas
Dalam pandangan Islam, hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih besar perkaranya daripada hilangnya dunia dan seisinya. Untuk itu, persoalan kelaparan yang terjadi di Papua akan selesai jika rakyat hidup dalam naungan sistem Islam. Hal ini karena sistem Islam akan menjamin kesejahteraan dan keamanan yang merupakan tanggung jawab negara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhori).
Negara dalam Islam (Khilafah) akan menerapkan konsep kepemilikan Islam. Sumber daya alam yang menguasai hajat publik dan memiliki deposit terus mengalir akan menjadi kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh individu atau korporasi. Negara wajib mengelola kepemilikan umum tersebut untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara (Baitul Maal). Pengelolaan tersebut adalah sesuai sabda Rasulullah saw.
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Melalui sistem ekonomi dan politiknnya, Khilafah akan mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan milik rakyat tersebut ke semua wilayah tanpa melihat potensi ekonomi dari wilayah tersebut.
Semua kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi secara langsung. Sedangkan sandang, pangan dan papan akan dipenuhi oleh negara secara tidak langsung.
Negara akan senantiasa mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya kelaparan, termasuk ketika terjadi kekeringan karena berbagai sebab.
Langkah yang akan dilakukan adalah dengan memperhatikan sektor pertanian, menghitung kebutuhan pangan nasional, dan memetakan daerah mana yang potensial untuk dijadikan wilayah pertanian.
Negara juga akan menunjang kebutuhan-kebutuhan pertanian dengan mengoptimalkan industri-industri terkait, seperti industri pupuk, alat-alat pertanian dan sejenisnya. Kemudian, hasil pangan akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan per wilayah sehingga rakyat akan bisa hidup sejahtera di bawah naungan daulah Islam. Wallahu a’lam bish shawab.
Oleh: Dwi Maria, Amd. Kep.
Sahabat Tinta Media
