Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyesalkan kekayaan pejabat semakin bertambah ditengah rakyat banyak yang susah.
"Miris! Apabila kekayaan pejabat bertambah ditengah rakyat banyak yang susah, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, dan banyak rakyat sulit mendapatkan kebutuhannya," tuturnya di kanal Youtube Justice Monitor: Kerja Belum Tentu Becus, Gaji Ahok Bikin Susah Rakyat, Jumat (4/8/2023).
Ia menegaskan, pendapat diatas muncul karena ada pemberitaan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan kembali menjadi komisaris utama Pertamina, dengan gaji miliyaran.
"Gaji atau honorarium dari komisaris utama, yakni US$ 46,48 juta atau senilai dengan Rp 702,67 M. Jumlah ini dibagi tujuh orang sesuai jumlah komisaris. Artinya Ahok mendapt gaji Rp 100,3 M per tahun, atau dalam per bulan sekitar Rp 8,3 M," ungkapnya.
Agung melanjutkan, sebagian publik mendesak pertamina untuk segera mengklarifikasi gaji komisaris utama PT. Pertamina. “Tak hanya itu sejumlah pihak pun meminta BPK RI mengaudit anggaran pertamina, apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam negara dinikmati dan menjadi bancakan segelintir orang," kritiknya.
Agung menjelaskan, sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir orang, para pengurus BUMN migas.
“jangan sampai keputusan ini melukai rasa keadilan rakyat. Ditengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon 3kg bersubsidi dan harga BBM yang kembali naik, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, dan banyak rakyat sulit mendapatkan kebutuhannya," ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, masih banyak rakyat yang sulit untuk makan, biaya berobat dan pendidikan yang dianggap mahal. “Mereka harus banting tulang hanya untuk sekadar makan. Jangan sampai kekayaan alam yang melimpah ini hanya dinikmati segelintir orang," pungkasnya. [] Citra Salsabila.
