Tinta Media - Menanggapi korupsi di negeri ini yang sudah sistemik, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan tidak cukup hanya mengganti orang namun juga sistemnya.
“Mengatasi korupsi sistemik, tidak cukup dengan mengganti orang, tapi harus ada perubahan yang sistemik,” ungkapnya di Kabar Petang: Megawati vs KPK? di kanal Youtube Khilafah News, Senin (28/8/2023).
Ia menjelaskan, korupsi di negeri ini didukung oleh sistem demokrasi yang mahal sehingga para oligarki politik maupun oligarki ekonomi bisa mencengkram negeri ini bahkan membuat aturan yang menguntungkan kepentingan mereka.
"Oleh karenanya, perlu memperbaiki sistem dengan sistem yang baik. Sistem yang berasal dari Dzat Yang Maha Baik yaitu sistem Islam yang kita kenal dengan sistem pemerintahan Islam," tegasnya.
Oleh karena itu, sambungnya, masyarakat harus diberikan edukasi yang baik, sehingga mau berpartisipasi untuk ikut mengontrol dan mengoreksi penguasa.
Tiga Sisi
Untuk memperbaiki korupsi ini, Wahyudi menyampaikan tiga hal. Pertama, memperbaiki sumber daya manusia baik aparat hukum, maupun aparat birokrasi, dan politisi.
"Mereka harus orang yang bertakwa, bermoral, berintegritas dengan memberikan kesejahteraan yang cukup. Tidak rakus atau tamak sehingga mereka kalau disuruh korupsi enggak mau, bahkan ditawar-tawari korupsi mereka enggak mau,” bebernya.
"Kedua, menciptakan sistem yang baik yang bisa mencegah bahkan mengantisipasi terjadinya praktek korupsi," terangnya.
Sistem hukum dalam praktek demokrasi yang mahal, menurutnya, bisa disalahgunakan. "Jadi sistem itu memang harus dibuat dan diciptakan dan diperbaharui menjadi sistem yang lebih efisien, lebih efektif dan murah sehingga dia akan bisa mendukung untuk terjadinya penurunan angka korupsi,” jelasnya.
Ketiga, sebutnya, mengubah kultur masyarakat agar peduli bahkan berpartisipasi untuk turut serta mengingatkan para pejabat dan politisi untuk tidak melakukan praktek-praktek yang keliru.
“Kalau dalam sistem demokrasi mengingatkan penguasa dan pejabat dianggap sebagai hak. Dalam Islam, menasehati penguasa merupakan kewajiban," ungkapnya.
Kewajiban ini, terangnya, kalau dilaksanakan mendapat pahala dari Allah Swt. dan kalau ditinggalkan bisa mendapatkan dosa.
"Saya pikir itulah yang perlu kita perbaiki dan kalau kita bisa melakukan ketiga-tiganya, negeri ini akan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. [] *Yung Eko Utomo*
