Tinta Media - Instruksi Presiden Joko Widodo soal bekerja di rumah (WFH) untuk mengatasi kualitas udara dan polusi di Jakarta, dinilai oleh presiden ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia Mirah Sumirat, SE., sebagai kebijakan yang mengada-ada dan bukan solusi tepat.
"WFH (work from home) untuk mengatasi kualitas udara atau polusi di Jakarta sebagai kebijakan yang mengada-ada dan bukan solusi yang tepat," tuturnya dalam pres rilis: WFH Untuk Atasi Polusi, Kebijakan Lebay Yang Mempersulit Masyarakat, yang diterima Tinta Media, Rabu ( 16/08/2023 ).
Ia mempertanyakan kajian apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo hingga bisa menyimpulkan bahwa WFH akan bisa mengatasi polusi udara? "Kami menilainya sebagai kebijakan yang lucu dan aneh!" ujarnya.
Tak ayal kebijakan ini, menurut Mirah Sumirat yang juga merupakan Presiden Women Committee UNI Global Asia Pacific justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. “Jika diberlakukan secara ketat sekalipun, WFH tidak akan pernah efektif untuk bisa mengatasi masalah polusi udara untuk jangka panjang," tegasnya.
Kehilangan Pekerjaan
Bahkan ia menilai WFH ini akan menghambat pergerakan warga serta mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Juga berpotensi membuat banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan," imbuhnya.
Mirah Sumirat mengingatkan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melibatkan stakeholder sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat, khususnya untuk stakeholder ketenagakerjaan sebelum memutuskan kebijakan WFH.
“Pemerintah perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pekerja dan pengusaha yang ada dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Andaipun terpaksa memberlakukan WFH, tidak boleh ada satu sen pun hak pekerja yang dikurangi," tegasnya.
Ia menilai, saat ini tidak ada urgensinya pemberlakuan WFH apalagi dengan dalih untuk mengatasi polusi udara.[] Muhammad Nur
"WFH (work from home) untuk mengatasi kualitas udara atau polusi di Jakarta sebagai kebijakan yang mengada-ada dan bukan solusi yang tepat," tuturnya dalam pres rilis: WFH Untuk Atasi Polusi, Kebijakan Lebay Yang Mempersulit Masyarakat, yang diterima Tinta Media, Rabu ( 16/08/2023 ).
Ia mempertanyakan kajian apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo hingga bisa menyimpulkan bahwa WFH akan bisa mengatasi polusi udara? "Kami menilainya sebagai kebijakan yang lucu dan aneh!" ujarnya.
Tak ayal kebijakan ini, menurut Mirah Sumirat yang juga merupakan Presiden Women Committee UNI Global Asia Pacific justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. “Jika diberlakukan secara ketat sekalipun, WFH tidak akan pernah efektif untuk bisa mengatasi masalah polusi udara untuk jangka panjang," tegasnya.
Kehilangan Pekerjaan
Bahkan ia menilai WFH ini akan menghambat pergerakan warga serta mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Juga berpotensi membuat banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan," imbuhnya.
Mirah Sumirat mengingatkan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melibatkan stakeholder sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat, khususnya untuk stakeholder ketenagakerjaan sebelum memutuskan kebijakan WFH.
“Pemerintah perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pekerja dan pengusaha yang ada dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Andaipun terpaksa memberlakukan WFH, tidak boleh ada satu sen pun hak pekerja yang dikurangi," tegasnya.
Ia menilai, saat ini tidak ada urgensinya pemberlakuan WFH apalagi dengan dalih untuk mengatasi polusi udara.[] Muhammad Nur
