Tinta Media - Dikabarkan bahwa saat ini Kabupaten Bandung tengah membangun sarana sekolah Islam Al Azhar di wilayah perumahan real estate Podomoro Park. Pembangunan sekolah ini mendapat dukungan dari Bupati Bandung Dadang Supriatna. Sebab, menurutnya, Kabupaten Bandung saat ini masih kekurangan sarana dalam pendidikan setingkat SD dan SMP.
Pembangunan sekolah-sekolah baru jadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga izin dalam pelaksanaan pembangunannya dipermudah. Sebab, adanya sekolah tersebut dapat membantu sarana pendidikan yang menunjang perumahan Podomoro Park dalam menambah jumlah penduduk dan pelajar di komplek Podomoro Park tersebut.
Diharapkan, proses pembangunan sekolah Al Azhar yang merupakan sekolah pertama di wilayah Kabupaten Bandung ini bisa berlangsung lancar, sehingga sekolah sudah bisa melakukan penerimaan siswa dan beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Oleh karenanya, masyarakat bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan dekat.
Kita semua menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban. Akan tetapi, lebih dari itu, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan untuk membangun karakter dan moral generasi dalam menyongsong masa depan.
Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini begitu banyak sarana atau fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan, bahkan ada juga sekolah yang baru dibangun dibiarkan terbengkalai. Anehnya, pemerintah seakan tak peduli dengan fakta yang ada. Belum lagi buruknya birokrasi karena otonomi daerah yang menyebabkan kebingungan pada individu-individu pelajar maupun orang tua.
Al Azhar merupakan sekolah elite yang sudah dibangun di beberapa wilayah di Indonesia. Maka, tak heran jika pembangunan sekolah Al Azhar di wilayah Kabupaten Bandung dibangun di perumahan elite juga. Pada akhirnya, siswa yang mendaftar pun tentunya merupakan anak kalangan elite. Sebab, sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah Al Azhar merupakan sekolah high school. Hanya orang tertentu saja yang bisa diterima di sekolah elit tersebut.
Maka dari itu, seharusnya pemerintah fokus membenahi fasilitas-fasilitas sekolah yang rusak dan terbengkalai, juga membenahi sistem zonasi agar siswa yang akan melanjutkan pendidikannya tidak merasa bingung dengan prestasi yang dimiliki untuk masuk ke sekolah yang dikehendaki. Pemerintah harus memastikan penyediaan SDM, seperti guru, staf pengajar, dan lain-lain dengan kualitas tinggi. Pemerintah juga harus mengutamakan kurikulum yang mampu mencetak generasi beriman dan bertakwa.
Namun, kebijakan negara kapitalis ini telah membuat banyak permasalahan. Pemerintah pusat lepas tanggung jawab atas urusan pendidikan rakyat. Begitu banyak persoalan yang lambat ditangani atau bahkan tidak tertangani. Mirisnya lagi, dunia pendidikan rentan terhadap korupsi karena sebagian anggaran pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan Daerah.
Maka jelas, bahwa sistem kapitalis melahirkan praktik pengelolaan anggaran yang korup karena jauh dari nilai-nilai agama. Tanggung jawab terhadap kewajiban penyelenggaraan kewajiban juga lemah. Akibatnya, birokrasi tidak tegak sesuai kebutuhan.
Sementara dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan rakyat. Negara akan memprioritaskan sarana dan prasarana pendidikan untuk seluruh rakyat secara merata. Negara juga akan menyediakan SDM yang berkualitas bagi keberlangsungan dunia pendidikan.
Pendidikan di bawah sistem Islam menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pembangunannya merata tanpa ada perbedaan status sosial. Anggaran pendidikan tak pernah jadi masalah. Negara menggratiskan pembiayaan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hal ini diurusi oleh negara dengan sepenuh hati, sebab pemimpin dalam Islam menyadari bahwa negara mendapat mandat langsung dari Allah Swt. sebagai pengelola urusan pendidikan rakyat.
Hal ini juga menyadarkan kita tentang pentingnya negara mengelola urusannya dengan syariah Islam dalam bentuk khilafah. Sebab, dalam Islam, negara benar-benar hadir untuk melayani seluruh urusan rakyat, termasuk pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Wallahu"alam Bishshawab.
Oleh: Yuni Irawati (Ibu Rumah Tangga)
