Tinta Media - Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab Bandung) telah mendepositokan dana sebesar 10 miliar rupiah di Bank BJB Syariah. Dana ini digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan pengusaha baru dengan target 35 ribu pengusaha baru.
Segmentasi BJB Syariah juga disalurkan ke lingkungan pesantren untuk memberikan peluang kepada kalangan santri dalam kegiatan vokasional, sehingga ketika para santri sudah menyelesaikan pendidikannya, mereka telah siap untuk menjadi pengusaha baru dan diharapkan dapat menekan angka pengangguran, juga menurunkan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan sosial.
Kebijakan berupa bantuan dana ini bukanlah hal yang baru. Kebijakan ini sering kali dilakukan dengan harapan dapat keluar dari permasalahan. Namun, pada faktanya bantuan acapkali salah sasaran dan sering kali menjadi bancakan para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam setiap amanahnya.
Tentunya, kondisi seperti ini sungguh sangat memprihatinkan, apalagi bantuan yang saat ini disalurkan hanya difokuskan untuk pesantren. Sementara, kesenjangan dan ketimpangan menimpa seluruh lapisan masyarakat.
Lihatlah bagaimana keadaan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tertentu, pengangguran merajalela. Namun, di lain sisi orang-orang kaya pamer harta, korupsi pun ada di mana-mana.
Seharusnya, jika pemerintah ingin meningkatkan perekonomian masyarakat, maka harus fokus pada kebutuhan vital mereka, yaitu pemenuhan sandang, pangan, dan papan.
Aliran dana yang disimpan di bank BJB untuk disalurkan ke pesantren-pesantren sebagai modal dalam mempersiapkan mereka menjadi pengusaha baru, justru hanya akan menggeser fungsi pesantren yang seharusnya sebagai pencetak para ulama, ustaz, dan generasi yang mampu membawa perubahan dalam taraf pemikiran Islam menjadi generasi kapital yang memiliki asas mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya dan materi menjadi tolok ukur kebahagiannya.
Sejatinya, bantuan dana adalah solusi sementara dari masalah ekonomi. Kita tidak bisa selamanya berharap pada bantuan ini. Sebesar apa pun bantuan dana yang dikeluarkan, tetap tidak menjadi solusi yang solutif.
Kebijakan ini hanya berputar di hilir. Meski mampu menciptakan pengusaha baru dan pendapatannya besar, mereka tetap disetir oleh hulu yang dikuasai para oligarki. Dalam hal ini, pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator yang memberikan fasilitas dengan pinjaman dan pendampingan, kemudian melepasnya untuk berkembang sendiri.
Adapun peraturan dalam pencarian dana bantuan, masyarakat dan juga para santri harus mencairkannya lewat Bank BJB.
Sementara, jika sudah berkaitan dengan bank, maka tentunya di sana akan ada bunga bank. Maka, berapa pun bantuan yang diberikan demi meningkatkan perekonomian masyarakat, tidak akan dapat menyelamatkan ekonomi. Sebab, yang diterapkan saat ini adalah sistem ekonomi kapitalis.
Sistem ekonomi kapitalis berbasis ribawi menyerang kaum muslim agar jauh dari agama. Secara logika, banyak fakta kerusakan yang ditimbulkan oleh pengguna riba.
Sementara, dalam sistem Islam, sandang, pangan, dan papan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam pemenuhannya, semua itu diatur dalam pengurusan SDA.
Sudah jelas, hal itu harus dikelola untuk kepentingan rakyat, baik berupa fasilitas, sarana dan prasarana guna memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan.
Dengan demikian, rakyat akan menikmati pekerjaan yang disediakan dan tidak akan memikul beban berat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Negara juga akan memberikan modal secara cuma-cuma kepada rakyat yang tidak mampu untuk bekerja dan memberikan pendampingan sesuai keahlian dan kemapuan yang dimilki.
Dengan begitu, secara tidak langsung, pengangguran akan berkurang, taraf hidup masyarakat akan meningkat dan perekonomian negarapun akan kuat. Wallahu'alam bisshawab.
Oleh: Yuni Irawati (Ibu Rumah Tangga)
