Tinta Media - Dalam rangka menutup kebutuhan sekolah tingkat pertama (SMP) di Kabupaten Bandung sebanyak 48 unit, Pemerintah daerah Kabupaten Bandung menganggarkan 28 unit sekolah baru tingkat SMP.
Untuk mengajak masyarakat turut terlibat, Bupati Bandung Dadang Supriatna, mengatakan bahwa pihaknya sengaja tidak membangun seluruh kebutuhan sekolah, dan sisanya diberikan kesempatan pada pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan atau yayasan untuk membangun SMP baru.
Adapun alasan penambahan sekolah baru ini adalah bentuk usaha dari Kabupaten Bandung untuk meningkatkan indikator pendidikan, yaitu sebagai salah satu aspek dalam indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hal ini mengingat indikator daya beli dan indikator kesehatan masyarakat meningkat signifikan. Namun, indikator pendidikan masih tergolong rendah. (BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM, 11/7/2023)
Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar terwujud sumber daya manusia yang unggul. Semua itu harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas.
Namun, faktanya bisa kita lihat dan rasakan saat ini memang jauh dari yang diharapkan. Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, kurang meratanya pembangunan di kota dan di desa, apalagi daerah pelosok atau daerah pedalaman yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Paradigma kapitalistik memang selalu memandang sesuatu dari sebuah angka dan materi. Paradigma ini memandang bahwa indikator pendidikan yang rendah disebabkan karena kurangnya sebuah lembaga pendidikan.
Solusinya adalah dengan menambah sebuah sekolah baru. Benarkah demikian?
Tidak bisa dimungkiri bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendasar setiap manusia, baik miskin atau kaya. Pendidikan menjadi hal penting dalam rangka menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas.
Sekolah yang bagus pun menjadi incaran para orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang bagus walaupun dengan biaya mahal.
Namun disisi lain, masyarakat yang tingkat ekonominya rendah akan merasa sangat susah untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang diidamkan.
Ditambah dengan adalah aturan zonasi yang menjadi masalah baru dalam masyarakat saat ini, masyarakat dibikin pusing setiap akan memasukkan anaknya ke sekolah, entah dari segi dana ataupun administrasi serta pelayanan.
Jadi, bukan masalah kurangnya sekolah yang ada, sehingga harus dianggarkan dana untuk membuat sekolah baru SMP.
Jelaslah bahwa, rendahnya indikator pendidikan saat ini tidak lepas dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan.
Sistem ini mengagungkan kebebasan, sehingga sekolah dijadikan ajang komersil dan akhirnya tidak bisa dinikmati secara merata oleh semua kalangan. Semua dihitung berdasarkan asas manfaat dan keuntungan semata. Negara hanya sebagai regulator dan tidak bisa menjadi pengurus urusan rakyat dengan baik.
Begitulah karut-marut pendidikan yang kapitalistik. Program sekolah 9 tahun hanya sebuah jargon semata. Buktinya, hanya masyarakat tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan 9 tahun.
Masih banyak masyarakat di kalangan menengah ke bawah yang tidak bisa menikmati pendidikan hanya karena tidak adanya biaya dikarenakan orang tuanya yang hanya seorang buruh dengan penghasilan yang tidak menentu.
Sempitnya lapangan pekerjaan dan susahnya mencari kerja juga menjadi pemicu rendahnya indikator pendidikan. Boro-boro untuk melanjutkan pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah. Begitulah imbas dari sistem kapitalisme yang rusak dan merusak.
Lain halnya dengan Islam. Islam adalah aturan yang menyeluruh untuk manusia yang datang dari Allah Swt. bahkan untuk seluruh makhluk Nya. Dengan penerapan syariah secara kaffahlah semua problematika kehidupan akan bisa berjalan dengan baik dan menyejahterakan.
Islam menjamin pendidikan, kesehatan, sandang pangan, dan papan. Semua harus terpenuhi dengan baik dan menjadi tanggung jawab negara/khalifah.
Negara tidak menyerahkan dan mengandalkan siapa pun untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang cerdas dan unggul.
Pembangunan sarana prasarana yang memadai/lengkap dan berkualitas menjadi tanggung jawab negara sebagai pengurus urusan rakyat.
Biaya pendidikan yang gratis akan memudahkan semua orang bisa menikmati pendidikan yang diinginkan, serta ditunjang oleh pendidik profesional yang handal. Guru sangat dimuliakan dan mendapatkan upah yang layak, sehingga kehidupannya sejahtera.
Begitulah perhatian dan pengurusan pendidikan dalam daulah Islam. Hal ini karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang harus di laksanakan oleh setiap individu muslim.
Pendidikan berbasis akidah Islam adalah kunci untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mulia sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan dengan tujuan meraih rida Allah Swt.
Akankah kita rindu dengan kehidupan Islam yang indah itu?
Marilah berjuang bersama berdakwah dalam rangka memahamkan umat tentang indahnya Islam ketika Islam memimpin dunia.
Jadi, sungguh tidak tepat jika solusi yang ditawarkan hanyalah solusi pragmatis, karena yang diperlukan adalah solusi secara mendasar dan menyeluruh dalam semua aspek, yaitu dengan penerapan syariah secara kaffah dalam institusi khilafah.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media
