Tinta Media - Advokat Muslim Aziz Yanuar, S.H. menilai bahwa hal-hal yang kontroversial di beberapa negara sengaja dipelihara untuk pengalihan isu dan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu.
“Di beberapa negara itu memang hal-hal yang berbau kontroversi dipelihara. Sengaja untuk pengalihan isu, bisa sengaja untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, bisa sengaja untuk mencari penghasilan. Di situ ada proyek,” ungkapnya dalam Perspektif - Conflict Of Interest Pemerintah Atas Kasus Al Zaytun ??!! di kanal Youtube PKAD Channel pada Ahad (9/7/2023).
Menurut Aziz, hal tersebut bisa dilihat dari ketegasan
yang diskriminatif oleh pemerintah terhadap suatu peristiwa di masyarakat.
Akhirnya muncul persepsi atau pandangan
berdasarkan fakta tadi.
“Ada pandangan jangan-jangan ini adalah sesuatu yang diduga
dipelihara atau dirawat atau dijadikan satu hal yang memang untuk kepentingan
tertentu dari pihak rezim,” tuturnya.
Aziz mencontohkan, berkenaan dengan sikap pemerintah
terkait Al Zaytun, conflict of interest
terjadi ketika Gubernur Jawa Barat sudah merekomendasikan untuk dibubarkan di
satu sisi, tapi ada menteri yang memiliki pandangan untuk tidak ditutup.
“Kenapa? Karena selevel Gubernur Jawa Barat saja sudah
melemparkan pandangan seperti itu. Kami sepakat ya dari FPI, GNPF Ulama, PA 212
dan beberapa kalangan masyarakat yang concern
dengan dugaan kesesatan Al Zaytun dan Panji Gumilang itu jelas merekomendasikan
antara lain pembubaran dan juga pengusutan tuntas termasuk di dalamnya jika ada
dugaan pelanggaran pidana,” lanjutnya.
Di sisi lain, Aziz mengungkapkan pemerintah bersikap
tegas terhadap beberapa ormas antara lain Front Pembela Islam dan HTI. Padahal
tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada FPI dan HTI belum
dibuktikan oleh putusan pengadilan.
“Nah, itu yang Saya mau sampaikan sehubungan dengan
tidak segera diproses sebagaimana mestinya penistaan agama itu dilakukan. Tapi
sebaliknya untuk kasus-kasus yang terkait dengan dugaan terorisme, radikalisme
atau yang berkaitan dengan kepentingan ajaran Islam dan umat Islam (pemerintah
tegas),” pungkasnya.[] Yung Eko Utomo
