Tinta Media - Menanggapi pernyataan presiden yang mempermasalahkan tentang politik identitas, Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto menyampaikan bahwa ada perbedaan antara politik identitas dengan politisasi identitas.
"Nah, ini beda antara politik identitas dengan politisasi identitas," tuturnya dalam acara Diskusi Perspektif : Politik Identitas Atau Penundaan Pemilu Pintu Turbulensi Politik? Ahad (4/6/2023) di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Menurutnya, sebenarnya tidak pernah tidak ada politik identitas. Jadi semua orang itu berpolitik di dalam kerangka identitas.
"Bahkan nama dari partai itu adalah identitasnya. Dan partai Islam ini, yaitu identitasnya itu partai Islam. Partai nasionalis ini, yaitu identitasnya. Jadi, sesungguhnya tidak pernah, sekali lagi tidak pernah tidak ada politik identitas. (Politik Identitas) selalu ada," tegasnya.
Politisasi identitas
Sedangkan politisasi identitas, menurutnya, artinya identitasnya dipolitisasi melalui satu interpretasi ekstrem dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama secara ras, misalnya.
"Ada juga interpretasi bahwa presiden Indonesia itu harus Jawa, misalnya. Itu sebenarnya politisasi identitas itu. Sama sebagaimana juga bahwa di Amerika itu, presiden Amerika itu harus white, white anglo saxon protestan itu. Itu juga politisasi identitas untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama baik secara ras, etnisitas, agama, atau elemen perekat lainnya," bebernya.
"Jadi, Saya kira kalau berdasarkan kepada pengertian-pengertian tadi itu clear," ungkapnya.
Bahkan identitas itu, katanya, sesuatu yang melekat pada diri seseorang, satu kelompok. Tidak mungkin orang itu tidak punya identitas, baik itu identitas dalam arti etnisitas, warna kulit, bahasa, maupun kepercayaan.
"Nah, sekarang yang menjadi masalah atau masalahnya adalah tinggallah, bolehkah kita ini berpolitik berdasarkan identitas? Bolehkah kita berpolitik atas identitas? Atau pertanyaan selanjutnya bolehkah politisasi identitas?" ujar UIY.
Menurutnya, kalau politik berdasarkan identitas mestinya tidak dilarang, karena orang berpolitik itu bisa berdasarkan macam-macam.
"Dan macam-macam itu pasti berdasarkan identitas, baik identitas itu berkenaan dengan etnisitas, maupun berdasarkan kepada kepercayaan, seperti dulu ada Jong Islamiten Bond, itu kan kumpulan pemuda-pemuda Islam," jelasnya.
Budi Utomo
Menurut UIY, kalau menilai sejarah secara jujur Budi Utomo, itu kan identitas. "Karena dia dalam AD ARTnya sudah menyebutkan ini organisasi untuk kemajuan priyayi. "Itu identitas itu priyayi, dokter, identitas itu, Jawa," ungkapnya.
Karena itu, mestinya tidak boleh juga ada yang mempersoalkan politik berdasarkan identitas agama Islam, politik Islam, misalnya.
"Lha wong di Eropa, yang ada Amerika yang dikenal sebagai negara demokrasi saja, ada kok politik yang berdasarkan identitas itu," pungkasnya.[]'Aziimatul Azka
