Tinta Media - Kemiskinan, salah satu masalah sistemik yang hingga kini belum juga temu solusi. Presiden Joko Widodo menargetkan upaya agar kemiskinan dapat ditekan hingga angka nol persen pada tahun 2024 mendatang (kumparan.com, 6/6/2023).
Namun sayang, target pemerintah ini dinilai para ahli ekonomi, sebagai sesuatu yang berlebihan dan terlalu ambisius. Sedangkan target SDGs membidik bahwa kemiskinan ekstrim akan ditekan hingga nol persen pada tahun 2030. Tentu saja, target ini begitu jauh dari fakta yang ada.
Kapitalisme, Sumber Utama Kemiskinan
Saya sepakat, kemiskinan mustahil ditekan hingga nol persen dalam sistem saat ini. Bagai pungguk merindukan bulan. Hanyalah angan-angan kosong saat kemiskinan berusaha dientaskan, bahkan sampai nol persen, sementara sistem yang ada adalah sistem kalut yang bangkrut.
Sistem demokrasi kapitalisme telah melahirkan kerusakan akut dalam pengaturan kehidupan. Bagaimana tidak? Salah satu konsep sistem ini yakni melegalkan berbagai bentuk privatisasi sumberdaya alam. Sumberdaya alam yang seyogyanya digunakan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat. Justru, dikapitalisasi pihak swasta bahkan asing, hanya demi keuntungan materialistik semata. Sedangkan negara hanya berperan sebagai regulator. Tak lebih.
Negara hanya menyiapkan regulasi demi memuluskan bisnis para opportunis kapitalistik. Alhasil, rakyat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memenuhi kebutuhan harian. Mulai dari kebutuhan air bersih, pangan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang menopang kehidupan. Seharusnya rakyat mendapatinya dengan gratis atau membayar sekadarnya untuk biaya pengelolaan.
Namun, kini semua mahal harganya karena pihak swasta dan asing yang menguasai kekayaan sumber daya yang sebetulnya milik rakyat. Sistem kapitalisme memandulkan fungsi negara seutuhnya. Fungsi negara justru diamputasi oligarki. Akhirnya, rakyat kelimpungan memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Sungguh, konsep ini adalah konsep zalim yang menciptakan kemiskinan yang tak pernah berhenti.
Sementara itu, lapangan pekerjaan yang tersedia untuk rakyat adalah lapangan pekerjaan "remeh" yang hanya menghasilkan "receh". Level pekerjaan berkelas yang profesional dan berpenghasilan tinggi, diduduki para tenaga kerja asing yang notabene kaki tangan para oligarki. Wajar saja, jika kemiskinan ini kian terstruktur dan meradang. Menyedihkan. Negeri yang memiliki kekayaan melimpah, justru dimiskinkan secara sistemik. Inilah biang kerok kemiskinan yang tak juga mereda.
Reformasi yang dulu pernah dijadikan harapan, kini pun kandas tak berbekas. Bahkan keadaan saat ini lebih parah dari periode-periode kepemimpinan sebelumnya. Omong kosong rasanya, saat kita masih berharap pada kapitalisme, setelah nyata kerusakan yang diakibatkannya.
Jelaslah, sistem kapitalisme adalah sistem yang tak layak dijadikan landasan berpijak. Karena keberadaan semua konsepnya yang lemah, serakah dan merugikan seluruh lapisan rakyat.
Konsep Islam Menjamin Keadilan dan Kesejahteraan
Kemiskinan akut hanya mampu disolusikan dengan solusi ampuh yang berjaya saat Kekhilafahan ada. Yaitu sistem Islam. Satu-satunya sistem yang harus diterapkan untuk menyudahi seluruh permasalahan yang terus membelit negeri. Termasuk masalah kemiskinan yang makin memprihatinkan.
Islam memiliki konsep yang khas dan menyeluruh. Syariat Islam menetapkan bahwa setiap sumberdaya alam yang ada wajib dikelola sepenuhnya oleh negara secara mandiri, tanpa ada setir dari pihak asing. Rasulullah SAW. bersabda, “Manusia berserikat dalam padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud).
Inilah konsep kunci dalam pengentasan kemiskinan. Setiap bentuk pengelolaan negara terhadap sumberdaya alam, diperuntukkan untuk semua kepentingan rakyat. Karena konsep Islam menyandarkan bahwa setiap kepentingan rakyat adalah prioritas utama yang wajib dilayani negara. Ingat, rakyat adalah amanah, bukan beban. Hanya sistem Islam-lah yang mampu menerapkan konsep yang berkeadilan untuk kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
Wallahu a'lam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
