Tinta Media - Pernyataan kontroversi Ketua PDIP DPC Kota Solo FX Hadi Rudyatmo terkait Kaesang Pangarep yang mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Depok bukan merupakan politik dinasti karena beda KK, dinilai ngawur oleh Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana.
"Politik dinasti ini tidak bisa kemudian dimaknai beda KK atau pindah KK kemudian politik dinasti tidak ada, ini ngawur sekali," tuturnya dalam Program Aspirasi: Sesimpel Itukah untuk Menghapus Politik Dinasti: Cukup Beda KK, Senin (19/6/2023) di kanal YouTube Justice Monitor.
Menurutnya, dinasti politik dinilai bukan berkaitan dengan administrasi melainkan nasab keluarga dan pengaruh politiknya. Argumen yang disampaikan oleh Ketua PDIP Surakarta itu dinilai sebagai orang yang seolah mengejek akal sehat seluruh rakyat Indonesia. Masalahnya, apakah nasab itu bisa putus gara-gara sudah berbeda kartu keluarga. "Ini mau ketawa, kok malah miris gitu ya," ujarnya.
"Apa dianggap semua rakyat Indonesia itu bodoh gitu," imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam demokrasi, hukum tidak melarang politik dinasti. Dinyatakan sah-sah saja politik dinasti. Sebenarnya rakyatlah yang harus tanggap dan tidak mendukung sistem politik yang akan mendorong praktek penyelenggaraan negara yang tidak sehat, penuh intrik. "Sebab ini berpotensi menumbuhkan gurita kekuasaan keluarga yang akan menjalar ke semua bidang kenegaraan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif," tukasnya.
"Jika gurita kekuasaan terjadi, maka ini akan berpotensi muncul gurita korupsi berjamaah. Keluarga berkorupsi, akhirnya berlanjut munculnya industri hukum, mafia hukum dan mafia peradilan," tambahnya.
Ia mengatakan bahwa penting mewujudkan tegaknya sistem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bertakwa dan cerdas di negeri ini hingga mulai dari ucapan sampai tindakannya adalah sesuatu yang berkualitas demi kebaikan negeri tercinta ini.
Ia kembali menyatakan perlunya khawatir dengan politik dinasti karena membawa pada gurita kekuasaan dan arah gurita kekuasaan untuk menguasai yudikatif, eksekutif, legislatif. Dan akan membawa pada gurita korupsi. "Kita menginginkan pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang betul-betul tidak berpikir konteks kekuasaan dan koruptif untuk negeri ini," pungkasnya.[] Ajira
