Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) menyoroti ekspor pasir laut yang akan berdampak terhadap lingkungan dan hanya untuk keuntungan pihak korporasi.
"Aktivitas itu berpotensi akan memperparah kerusakan lingkungan dan bahkan hanya akan menguntungkan pihak korporasi,” tuturnya dalam acara Aspirasi: Geger! Jokowi Buka Lagi Ekspor Pasir Laut, Ancam Teritori NKRI? Kamis (1/6/2023) di kanal You Tube Justice Monitor.
Hal tersebut disampaikan menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dimana PP tersebut resmi diundangkan pada tanggal 15 Mei 2023 yang lalu. Sehingga membolehkan kembali ekspor pasir laut yang sebelumnya sudah 20 tahun di stop di era pemerintahan presiden Megawati Sukarnoputri karena membuat Batam rusak hingga satu pulaunya hampir tenggelam.
“Bisnis yang dilegalkan ini dikhawatirkan akan mengancam menghancurkan ekosistem dan juga bergesernya teritori atau NKRI karena tenggelamnya pulau,” terangnya.
Selain terhadap lingkungan, kebijakan presiden Joko Widodo yang membuka kembali kran ekspor pasir laut, dampaknya juga akan dirasakan para nelayan yang tinggal di sekitar pantai. “Ekspor pasir laut di kawasan penangkapan ikan ini akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan para nelayan hingga penghasilan pun bisa menurun hingga menyebabkan abrasi,” lanjutnya.
Agung menghimbau pemerintah untuk membatalkan kebijakan yang menimbulkan bencana lingkungan serta mengancam keberlanjutan hidup dan ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besarnya adalah nelayan kecil tradisional.
“Oleh karena itu sudah sepantasnya Pak Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah ini dan melakukan moratorium terhadap ekspor pasir laut secara permanen demi lingkungan lebih baik dan demi keberlanjutan mata pencaharian nelayan untuk kemakmuran mereka,” pungkasnya.[] Langgeng Wahyu Hidayat
