“Jadi (investasi IKN) ini sangat tidak tepat. Kalaupun sudah tepat dari sisi tujuan target dengan apa yang dilakukan dari sisi waktu tidak tepat karena ruang fiskal APBN itu sedang begitu rupa tertekan setelah pandemi kemarin,” ujarnya dalam Perspektif: Waspadai Rencana TKA Pengawas Pembangunan IKN! Kamis (22/6/2023) di kanal Youtube PKAD Channel.
Hatta menegaskan, persoalannya adalah cara berpikir yang keliru berkaitan dengan pengelolaan negeri ini. Sebagai contoh, menurut data BPS 59% lebih pertumbuhan ekonomi itu kontribusinya ada di Pulau Jawa namun 50% lebih kemiskinan itu juga ada di pulau Jawa.
“Nah, ini yang mau dibawa ke Kalimantan, justru data yang ada kemiskinan terendah itu datanya ada di Kalimantan. Harusnya kan gaya model pembangunan Kalimantan yang dibawa ke Jawa,” tuturnya.
Selain itu, katanya, pembayaran pokok utang baik itu keuangan maupun non keuangan plus bunga APBN sebesar Rp 1.300 triliun. Sementara penerimaan pajak hanya Rp 1.200 hingga 1.300 triliun semakin mempersempit ruangan fiskal negara.
.
“Adapun kemudian persoalan IKN itu nanti jadi magnet pembangunan. Itu kan untuk beberapa tahun yang akan datang. Apa yang kita hadapi adalah dalam jangka pendek yang memerlukan peran pemerintah begitu begitu kuat. Tapi anehnya justru yang dilakukan malah menambah tekanan kepada masyarakat, permintaan masyarakat itu sudah tergerus,” pungkasnya.[] Yung Eko Utomo
