Tinta Media - Koordinator Dewan Penasehat Walikota Surakarta pada periode pertama Jokowi, sekaligus Aktivis Megabintang Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, pada 09 Mei 2023 telah menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Jokowi. Surat tersebut dibuat, untuk merespons sikap politik Jokowi sebagai Presiden yang partisan dan abuse of power dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.
Tulisan Deny Indrayana yang menyimpulkan Jokowi mengusung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo Subianto dan menghalangi Anies Baswedan nyapres terbaca dari sikap politik Jokowi yang sering menggunakan fasilitas istana dan jabatannya sebagai Presiden untuk meng-endorse Ganjar Pranowo. Kendati berulangkali Jokowi menampik ikut cawe-cawe dalam Pilpres, nyatanya sikap politik Jokowi berseberangan dengan apa yang dikatakannya.
Ada beberapa poin surat terbuka yang ditulis oleh Mudrick Setiawan Malkan Sangidoe, aktivis senior yang galak melawan rezim orde baru ini, yaitu:
Pertama, Jokowi diminta secara legawa meninggalkan Istana Kepresidenan dan memberikan kepada siapa pun yang nanti terpilih secara demokratis, jujur dan adil dalam Pemilu tahun 2024.
Kedua, Jokowi diminta berdiri di atas semua golongan dan mendorong terciptanya demokratisasi dalam Pemilu yang akan datang yang jujur dan adil.
Ketiga, Jokowi diminta menjadi seorang Negarawan dan tidak mendukung salah satu Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2024.
Meski disampaikan dengan bahasa santun, bahkan didahului dengan ucapan lebaran Idul Fitri 1444 H, namun substansi surat terbuka ini jelas merupakan tamparan keras bagi Jokowi yang telah berpihak kepada Ganjar Pranowo, tidak bisa menjadi sosok negarawan yang netral melainkan menjadi endorseman dan timses Capres, hingga terlihat tidak siap dan tidak ridlo untuk menyiapkan diri untuk meninggalkan istana.
Sebagaimana dikabarkan media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membantah turut membicarakan isu politik (Pilpres) dalam pertemuan dengan enam ketua umum (ketum) partai politik (minus NasDem) di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023). Pertemuan ini jelas telah mengkonfirmasi adanya penyalahgunaan jabatan Presiden untuk kepentingan suksesi Pilpres yang bukan kewenangan dan tanggungjawab Presiden.
Sebagaimana telah disampaikan Jokowi, penentuan Capres dan Capres adalah wewenang partai politik dan gabungan partai politik. Nyatanya, Jokowi ikut membahas gawe politik ini bersama sejumlah ketum parpol.
Penggunaan istana untuk pertemuan ketum parpol, juga telah mengkonfirmasi adanya pemanfaatan fasilitas negara untuk tujuan politik Pilpres. Semestinya, istana hanya digunakan untuk dan atas nama Negara, untuk kepertuluan dan kepentingan Negara.
Bagi kultur komunikasi budaya jawa (lebih khusus Solo), surat Mudrick Sangidoe ini jelas merupakan tamparan keras bagi Jokowi. Tamparan ini hanya bisa dirasakan, jika Jokowi masih memiliki rasa dalam menafsir bahasa komunikasi politik dengan pendekatan tradisi jawa, yang terbiasa dengan bahasa melingkar-lingkar.
Namun, meskipun tamparan keras ini telah disampaikan secara terbuka penulis tetap berkeyakinan bahwa Jokowi akan terus menyalahgunakan kekuasaannya dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik partisan pada Pilpres 2024. Pelanggaran etika dan norma di era Jokowi sudah banyak terjadi dan menjadi kelaziman. Pelanggaran hukum pun serba permisif. Karenanya, segenap rakyat harus terus keras bersuara untuk terus mengkritik kebijakan politik Jokowi. [].
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
