Tinta Media - Direktur Siyasah Institute, Iwan Januar mengungkapkan bahwa demokrasi di hampir seluruh negara selalu membutuhkan cost yang tinggi.
"Demokrasi di hampir semua negara di dunia membutuhkan cost yang tinggi. Mulai dari biaya pendaftaran di parpol masing-masing, biaya kampanye, dan lain-lain, butuh biaya besar," ujarnya kepada Tinta Media, Selasa (16/5/2023)
Di satu sisi, menurutnya, fenomena ini bisa dipandang wajar melihat wilayah seluas Indonesia dan jumlah penduduk yang banyak, akan tetapi kondisi ini membuat pemilu amat mahal. "Apalagi kalau kemudian dilakukan politik uang, biayanya akan bengkak lagi," tegasnya.
Sehingga ia berpendapat bahwa politik di demokrasi itu memang elitis dan hanya bisa dijalankan oleh mereka yang punya kekuatan uang. "Di sisi lain, ini akan membuka peluang masuknya investasi politik, alias politik cukong," ungkapnya.
Ia menyatakan memang sudah ada aturan besaran sumbangan dari warga dan organisasi untuk keperluan pemilu, pilkada, dan sebagainya. Namun kondisi ini bisa membuat terjadinya transaksi politik antara donatur dengan parpol dan caleg.
"Lebih parah lagi, parpol dan caleg bisa tersandera oleh kepentingan para investor politik," sesalnya.
Pada akhirnya, demokrasi bukan lagi kedaulatan di tangan rakyat, tapi di tangan parpol dan para pemilik dana. "Akhirnya produk-produk parlemen seringkali tidak berpihak pada rakyat, tapi pada oligarki," pungkasnya.[] Wafi
