Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana menilai kasus serangan cyber di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan permasalahan yang terparah dalam sejarah perbankan di Indonesia.
"Kasus serangan cyber di perbankan Bank Syariah Indonesia ini merupakan permasalahan yang terparah dalam sejarah perbankan di Indonesia," terangnya dalam program Aspirasi: Serangan Siber, BSI Lumpuh, Keamanan Dana dan Data Dipertanyakan Kamis (11/05/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.
Tumbangnya sistem BSI yang cukup lama ini, menurut Agung, berdampak munculnya kekhawatiran tidak amannya sistem teknologi di seluruh perbankan plat merah. "Serangan cyber perusahaan BUMN bukan yang pertama kali. Namun seringkali respon solusinya itu cenderung berjalan lambat," ungkapnya.
Serangan cyber juga terjadi terhadap beragam situs website pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kota/ kabupaten.
"Sebut saja misalnya, situs Web Kementerian Hukum dan HAM, pernah disusupi oleh konten judi di laman websitenya," tambahnya.
Lanjut Agung, untuk kasus BSI ini cukup mengganggu proses-proses layanan publik yang ada. "Ini tamparan keras terhadap penyelesaian serangan cyber di Perbankan nasional," tandasnya.
Agung menilai permasalahan ini berdampak pada reputasi Bank Syariah Indonesia menjadi rusak. Nasabah sebagai konsumen, berhak atas kenyamanan terhadap layanan yang diberikan. "Manajemen krisis BSI harus dapat dijalankan dengan baik serta layanan kepada nasabah dapat kembali normal," tambahnya.
Padahal, pemerintah Indonesia mengagungkan konteks uang digital, begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). "Keduanya gencar mempromosikan kehandalan uang digital," paparnya.
Agung berharap, dari kasus ini, perlu sekali ada pihak yang bertanggung jawab dan berani tampil meminta maaf kepada publik terkait dengan errornya sistem di BSI. "Oleh karena itu, ditunggu sangat segera, informasi resmi dari BSI dan juga apa penyebabnya dan permintaan maafnya kepada nasabah," pungkasnya.[] Amar Dani
