Tinta Media - Menanggapi masalah penetapan calon presiden (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) pemilu 2024, Presiden Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Slamet Sugianto menyatakan bahwa sistem demokrasi menjadi biang politik pencitraan.
“Saya kira ini semuanya adalah akar yang terjadi oleh karena praktik yang diselenggarakan oleh sebuah sistem yang namanya sistem demokrasi, yang menjadi biang politik pencitraan," ujarnya dalam Kabar Petang: PDIP Ogah Usung Figur Pencitraan, Sindir Kadernya Sendiri? Kamis (27/4/2023) di kanal Youtube Khilafah News.
Menurut Slamet, penggunaan lembaga survei untuk menampilkan tokoh tertentu dalam upaya membentuk opini positif merupakan salah satu indikator pencitraan. Jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik sebanyak-banyaknya.
“Saya kira peran dari lembaga survei untuk bisa memberikan satu penekanan atau stressing sebagai satu bagian dari pilar proses politik yang sekarang ini berjalan, itu mengkonfirmasi,” ungkapnya.
Dia mengatakan, penggunaan para buzzer dan influencer yang sangat masif oleh pemerintah dalam komukasi publik juga mengkonfirmasikan pencitraan itu. Masyarakat dibuat abai dengan substansi kebijakan yang sesungguhnya.
“Apa yang kita lihat, misalnya keterlibatan para buzzer-buzzer, atau para influencer-influencer yang terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan, sebagai bagian tidak terpisah dari paket kebijakan yang dikomunikasikan kepada publik,” pungkasnya. [] Muhammad Sholeh
