Tinta Media - Maksud hati mencari pekerjaan halal dan bisa memenuhi nafkah di tengah kehidupan yang materialis ini membuat sebagian orang mengambil langkah hijrah ke negeri tetangga. Bagaimana tidak, di negeri sendiri mencari pekerjaan tidaklah mudah, ekonomi sulit, harga bahan pokok melambung tinggi. Janji manis seribu lapangan pekerjaan juga tak kunjung diraih. Namun, nasib nahas harus dilalui 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Diduga, mereka disekap di Myawaddy, Myanmar. Daerah tersebut adalah wilayah konflik antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak.
Sebagai informasi, 20 WNI yang diduga disekap di Myawaddy tersebut dilaporkan kerap mengalami penyiksaan, seperti naik kapal dijaga orang bersenjata hingga disetrum kala bekerja. Hal ini sempat disampaikan oleh kerabat salah satu korban. Mereka terpaksa melakukan penipuan (scamming) agar bertahan hidup selama di Myanmar. Jika tak mencapai target, mereka akan disiksa. Mereka juga tidak dapat meminta bantuan dari luar karena hampir semua ponsel disita. (cnbcindonesia.com)
Kasus TPPO ini begitu merebak sehingga presiden Joko Widodo selaku ketua ASEAN mengangakat dan menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42 ASEAN pada 9 sampa 11 Mei 2023.
Presiden dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023), menyatakan, salah satu tema yang sengaja diusung Indonesia pada KTT Ke-42 ASEAN adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Hal ini penting karena korbannya adalah rakyat ASEAN, bahkan sebagian besar adalah warga negara Indonesia. (Kompas.id)
Sungguh, hidup sampai detik ini tak menyisakan kesan keamanan yang didamba. Di negeri sendiri bertarung dengan sulitnya ekonomi, mahalnya pendidikan, kesehatan, bahan pangan, tempat tinggal. Di luar sana bertarung nyawa untuk bertahan dan menyambung hidup. Inilah potret kelam dalam kehidupan sekuler kapitalis.
Untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya adalah dengan jalan menipu, memaksa, mengeksploitasi, memperbudak, dan menyiksa. Tentu saja jiwa kemanusiaan sudah hangus dengan ketamakan.
Yang bisa dilakukan oleh penguasa adalah melakukan konnferensi, kerja sama antar negara, membuat perjanjian, yang nyatanya sejak tahun 2016 diadakan pun isu TPPO ini justru marak. TPPO ini akan senantiasa muncul dan bahkan meningkat selama tatanan kehidupan masih diselimuti sistem sekuler kapitalis yang hanya mengandalkan materi dan keuntungan semata. Rakyat, jangan ditanya lagi bagaimana nasibnya.
Keamanan adalah hal pokok yang harus dipenuhi oleh negara, sama seperti sandang, pangan dan papan. Hal ini karena negara adalah pihak yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Negara adalah lembaga yang mengurusi dan memelihara urusan rakyat. Inilah yang harus digenggam erat oleh penguasa hari ini.
Negara harus benar-benar memastikan rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan pangan, tidak kesulitan dalam membeli bahan pangan, pendistribusian juga maksimal, pendidikan mudah dicapai, kesehatan mudah diakses, sehingga tak perlu sampai rakyatnya harus mengais uang di negeri seberang.
Selain itu, jika negara memiliki pandangan dan visi dalam mengurusi dan memelihara urusan umat, dia akan menjadi negara yang berdaya, memiliki posisi penting dalam kancah internasional. Sebab, penindakan tegas akan dilayangkan terhadap kezaliman yang terjadi jika ada rakyatnya di negeri lain. Tak tanggung-tangggung, bahkan sampai memerangi negara tersebut adalah cara melindungi rakyatnya.
Berkaca dari kisah Rasulullah ketika menjadi kepala negara di Madinah, ketika mendengar kabar salah seorang muslimah dilecehkan dengan cara disingkap jilbabnya oleh penduduk Qoinuqa’ kemudian ada seorang pemuda yang mencoba membela muslimah tersebut dan syahid, maka Rasulullah tak menunggu lama, langsung memerangi bani Qoinuqa’.
Demikianlah bagaimana Islam mempunyai caranya sendiri dalam melindungi rakyatnya.
Sungguh disayangkan jika kita tak kembali kepada Islam. Kita akan terus di ambang ancaman kemanan. Inilah satu-satunya cara pasti untuk menjaga rakyat tetap aman.
Oleh: Elima Winanta
Sahabat Tinta Media
